BOJONEGORO, – Desakan percepatan proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) kini dibarengi dengan seruan langsung dari legislatif yang juga merasakan dampak penutupan irigasi. Ahmad Suyono, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari daerah pemilihan dapil 2, yang juga berprofesi sebagai petani Desa Ngampal, menyuarakan dilema yang dihadapi ratusan petani.
Ahmad Suyono menyatakan dukungannya terhadap pembangunan jaringan irigasi yang bertujuan menjamin kualitas infrastruktur jangka panjang. Namun, ia menekankan bahwa proyek ini tidak boleh mengorbankan mata pencaharian petani yang kini memasuki musim tanam.
“Saya mendukung proyek ini, akan tetapi kita juga memikirkan bagaimana nasib para petani yang sampai hari ini memasuki musim tanam,” ujar Suyono, Jumat ( 5/12/2025)
Menurutnya, realitas di lapangan sangat memprihatinkan. Hingga saat ini, baru sekitar 30% hingga 40% lahan yang berhasil ditanami. Parahnya, lahan yang sudah ditanami pun kini mengalami kekeringan total karena tidak adanya suplai air.
“Bibit sudah berumur 30 hari lebih, dan saat ini kering karena tidak ada air. Terus terang kasihan petani,” keluhnya.
Untuk menjembatani kebutuhan proyek dan kebutuhan petani, Ahmad Suyono mengajukan solusi yang dianggapnya dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut:
Pembukaan Pintu Air Berselang (Sistem Buka-Tutup) Ia menyarankan agar pintu air dibuka secara berkala, dengan pola “satu minggu dibuka, satu minggu ditutup.”
Menurut Kak yono panggilan akrab politisi Nasdem ini ,skema ini memungkinkan air mengalir ke sawah agar tidak kering, sehingga petani dapat menanam padi. Sementara itu, proyek tetap dapat berjalan selama periode penutupan satu minggu.
“Kalau ini dilakukan, proyek bisa jalan dan petani bisa tanam,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, kak Suyono menantang pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk BBWS dan Pemerintah Daerah, untuk segera mencari jalan keluar selain usulannya.
“Kalau ada solusi yang lainnya, nggeh Monggo (ya silakan), yang bertanggung jawab silahkan dikasih solusi, dan ia juga berharap untuk gabungan hippa bisa mengajukan surat permohonan pelayanan air,” tantangnya.
Dengan bibit yang sudah mengering di lahan dan ratusan petani berada dalam posisi rentan, tuntutan Ahmad Suyono agar Pemerintah segera mengambil langkah tidak bisa diabaikan.
Pemerintah dituntut untuk membuktikan komitmennya, memastikan percepatan proyek melalui pembentukan tim percepatan, sekaligus menerapkan solusi manajemen air yang fleksibel seperti pola buka-tutup, agar masa tanam petani berikutnya tidak terancam. Solusi nyata harus segera hadir sebelum petani terjerumus lebih dalam pada kerugian besar.( Red )
