BOJONEGORO – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar audiensi untuk membahas nasib guru swasta yang telah lolos passing grade (PG) seleksi PPPK 2023, namun belum mendapat kepastian formasi maupun pengangkatan.
Audiensi di Ruang Komisi C DPRD Bojonegoro, Kamis (7/5/2026), dihadiri pimpinan dewan, Dinas Pendidikan, BKPP, serta perwakilan guru swasta.
Para guru mengeluhkan ketidakjelasan status meski sudah memenuhi nilai ambang batas kelulusan. Kondisi itu dinilai memukul kesejahteraan dan kepastian karier mereka.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menyebut persoalan ini terbentur regulasi pusat. “Keputusan Kementerian PAN-RB belum mengatur skema prioritas pengangkatan bagi yang lolos PG PPPK 2023,” kata Supri. “Dinas Pendidikan maupun BKPP tak bisa melangkah karena ini kewenangan pusat.”
Meski begitu, DPRD berkomitmen mengawal aspirasi guru. Supri menegaskan, peran guru swasta vital untuk kualitas pendidikan sehingga kesejahteraan mereka tak boleh diabaikan.
DPRD mendorong Dinas Pendidikan dan BKPP intensif berkoordinasi dengan kementerian. Hasil audiensi akan dilaporkan ke pimpinan dewan untuk diteruskan ke Komisi X DPR RI.
“Kami akan jadwalkan pelaporan ke pimpinan DPRD agar bisa ditindaklanjuti ke Komisi X. Harapannya ada ruang kebijakan prioritas bagi guru-guru tersebut,” pungkas Supri.
