BOJONEGORO – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja bersama jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pada Senin (4/5/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Komisi B Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Lasuri, serta dihadiri seluruh anggota komisi dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang bertujuan utama menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi Program Gayatri, Program Domba Kesejahteraan, serta rencana pembangunan Pasar Kota dengan anggaran senilai Rp, 80 miliar.
Program Gayatri. Data Positif, Namun Keluhan Masyarakat Menjadi Perhatian
Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan menyampaikan bahwa Program Gayatri telah berjalan selama kurang lebih sembilan bulan. Berdasarkan data yang disajikan, tingkat keberhasilan program ini secara administrasi terbilang baik. Untuk komponen induk yang tersebar di seluruh desa, tingkat kematian unggas hanya mencapai 4,45 persen, dengan jumlah populasi yang masih hidup sebanyak 20.637 ekor dan tingkat produktivitas telur sebesar 76,84 persen.
Sementara itu, untuk komponen yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang menyasar 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kinerjanya tercatat lebih memuaskan. Tingkat produktivitas telur mencapai 88,72 persen dengan angka kematian unggas hanya 2,88 persen.
Meskipun data menunjukkan hasil yang positif, Komisi B menyampaikan catatan penting berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima di lapangan. Banyak KPM melaporkan bahwa produksi telur tidak berjalan maksimal seperti yang diharapkan. “Secara data angka kematian rendah, berarti tingkat keberhasilan mencapai sekitar 95 persen. Namun faktanya, kami menerima banyak keluhan bahwa unggas yang dipelihara belum memberikan hasil yang optimal. Perlu dikaji lebih dalam, apakah ini dipengaruhi oleh kualitas bibit, jenis pakan, faktor cuaca ekstrem, atau teknik pemeliharaan yang belum tepat. Dinas harus segera temukan solusinya,” tegas Lasuri.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tingginya harga pakan yang terus berfluktuasi. Anggota dewan khawatir jika hal ini dibiarkan, program bantuan justru akan membebani ekonomi masyarakat karena biaya operasional lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima. “Kita harus berpikir strategis. Mengapa Bojonegoro tidak mulai mengembangkan produksi pakan mandiri menggunakan bahan baku lokal? Atau bisa juga disiapkan skema subsidi agar harga pakan tetap terjangkau. Jangan sampai tujuan baik mensejahterakan masyarakat justru berbalik menjadi beban,” tambahnya.
Program Domba Kesejahteraan. Kendala Perkembangbiakan dan Ketepatan Sasaran
Pembahasan selanjutnya diarahkan pada Program Domba Kesejahteraan. Berbeda dengan unggas, hewan ternak ini dinilai lebih mudah dipelihara karena dapat memanfaatkan hijauan yang banyak tersedia di desa. Namun, ditemukan permasalahan baru di lapangan, di mana banyak hewan bantuan belum bunting atau melahirkan meskipun sudah diserahkan dalam waktu cukup lama.
Menurut Lasuri, rata-rata setiap desa menerima bantuan sebanyak 4 hingga 5 ekor kambing atau domba, namun hingga saat ini belum ada data pasti mengenai persentase keberhasilan perkembangbiakannya. “Kalau hanya diberi hewan tapi tidak ada ilmu dan pendampingan, hasilnya akan sia-sia. Masyarakat sudah capek merawat, tapi jika tidak juga beranak-beranak tentu tidak ada manfaat ekonominya. Dinas wajib memberikan solusi teknis, jangan sampai hewan bantuan ini tidak produktif,” ujarnya.
Komisi B juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Masih ditemukan kasus di mana warga yang kondisi ekonominya sudah mampu tercatat sebagai penerima manfaat, sementara yang benar-benar membutuhkan belum terdata. “Kami minta data terus dimutakhirkan dan diverifikasi. Gunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun harus dilakukan pengecekan langsung ke lapangan bersama aparat desa dan kecamatan. Jangan sampai bantuan yang bersumber dari uang rakyat ini menimbulkan kecemburuan sosial karena salah sasaran,” tandasnya.
Selain itu, dewan mengingatkan agar perencanaan program tidak berhenti pada tahap pemberian bantuan saja. Keberlanjutan program, termasuk aspek pemasaran hasil produksi, harus dipikirkan matang. Hal ini untuk mengantisipasi risiko ketika produksi melimpah, peternak kesulitan menjual atau harga dimainkan oleh tengkulak. “Perlu ada kolaborasi dengan BUMDes, pelaku usaha pengolahan, atau penampung tetap. Kita harus jamin ada pasar dan harga yang stabil, agar hasil kerja keras masyarakat benar-benar kembali ke kantong mereka,” jelasnya.
Pembangunan Pasar Kota. Anggaran Besar, Progres Harus Dikebut
Pada sesi selanjutnya, pembahasan difokuskan pada rencana pembangunan Pasar Kota yang dianggarkan senilai Rp80 miliar. Mengingat saat ini sudah memasuki bulan Mei, Komisi B meminta agar progres pelaksanaan segera dikebut agar anggaran dapat terserap optimal dan manfaatnya segera dirasakan oleh pedagang dan masyarakat.
“Format pembangunan, lokasi penampungan sementara pedagang, hingga jadwal pelaksanaan harus jelas dan transparan. Anggaran sebesar itu harus dikelola dengan baik, jangan sampai ada keterlambatan yang berujung pada pemborosan keuangan daerah. Kita ingin proyek ini selesai tepat waktu dan berkualitas,” tegas Lasuri.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Bojonegoro berencana melakukan pemantauan dan evaluasi langsung ke lapangan dalam waktu dekat. Tim dewan akan mengunjungi titik-titik lokasi secara acak yang tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kondisi riil program prioritas serta menyerap langsung aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat. ( Red).
