BOJONEGORO – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah temuan yang diperoleh saat kunjungan ke lapangan. Berbagai persoalan terkait pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dibedah secara mendalam dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (4/5/2026).
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi D, Sukur Priyanto, serta dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Komisi D. Selain itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut hadir untuk memberikan penjelasan dan tanggapan, di antaranya Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Penataan Ruang, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro. Kehadiran lintas instansi ini dinilai menjadi kunci utama dalam mengurai berbagai kendala dan temuan yang sebelumnya teridentifikasi di lokasi pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut, Sukur Priyanto menyoroti sejumlah hal krusial, terutama mengenai kesesuaian antara perencanaan awal dengan pelaksanaan proyek di lapangan, kualitas hasil pekerjaan, hingga berbagai hambatan teknis yang dihadapi selama proses pengerjaan. Menurutnya, aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan secara serius agar program BKKD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi warga desa.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang memaparkan perkembangan terbaru pelaksanaan pekerjaan BKKD, termasuk sistem pengawasan yang diterapkan selama ini serta berbagai langkah perbaikan yang tengah disiapkan untuk mengatasi kendala yang ada.
Diskusi berlangsung secara hangat dan konstruktif. Anggota Komisi D secara aktif menyampaikan masukan, kritik yang membangun, serta dorongan kepada pihak pelaksana agar program ini tidak hanya berjalan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, tetapi juga memiliki dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait. Komisi D DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan, guna memastikan seluruh kegiatan berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dengan pengawasan yang semakin diperketat serta kerja sama antar instansi yang kian solid, diharapkan pelaksanaan BKKD di wilayah Bojonegoro mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat desa.
(Red)
