Opini,
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis digulirkan untuk dua hal, anak Indonesia tumbuh sehat, petani Indonesia hidup sejahtera. Pertanyaannya sekarang. MBG ini benar-benar menyejahterakan petani, atau hanya menyejahterakan yayasan dan pengelola distribusi makanan?
Jawabannya mulai kelihatan di lapangan.
Kebutuhan pangan MBG untuk jutaan penerima manfaat seharusnya jadi angin segar. Permintaan besar, harga naik, petani untung. Logikanya begitu. Tapi faktanya berbalik.
Petani tetap menjual ke tengkulak dengan harga sepihak, jauh di bawah harga wajar. Sementara pengadaan bahan pangan MBG lebih banyak lewat lembaga penyalur, yayasan, dan jasa catering. Mereka yang pegang kendali harga, spesifikasi, dan kontrak dengan penyelenggara.
Di sinilah letak ketimpangannya. Selisih harga beli dari petani dan harga di pembukuan pengelola jadi “ruang untung”. Nilai ekonomi terbesar MBG terserap di tahap olah, kemas, dan salur. Pengelola punya kuasa menekan harga serendah mungkin. Petani? Tak punya posisi tawar.
Padahal kalau beras, sayur, telur, daging langsung diambil dari kelompok tani atau koperasi dengan harga layak, maka anak dapat gizi segar, petani dapat harga adil, dana program berputar ke desa.
Kenyataannya pahit. program sebesar apapun tidak akan mensejahterakan produsen pangan, selama rantai pasok masih dikuasai perantara.
Jadi pertanyaannya kembali ke penyelenggara. MBG mau mengangkat derajat petani, atau cukup menjadikan mereka pelengkap narasi? Selama keuntungan masih mengalir deras ke pengelola distribusi, maka jawabannya sudah jelas. Yang sejahtera yayasan dan pengelola. Petani tetap bekerja keras, dengan hasil yang tak sebanding.
Sudah waktunya polanya diubah. Jangan sampai cita-cita besar MBG cacat di tengah jalan hanya karena ketimpangan yang kita biarkan tumbuh. (Red)
