BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro turun langsung ke lapangan untuk mengawal upaya penguatan ketahanan pangan daerah. Kehadiran para wakil rakyat itu terlihat dalam forum silaturahmi Paguyuban Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) se-Kecamatan Kedungadem, yang digelar di Balai Desa Sidomulyo, kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro. Sabtu (2/5/2026).
Mengangkat tema Peran Aktif Petani dalam Menjaga Ketahanan Pangan, kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi petani untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan penjelasan langsung dari para anggota dewan terkait kebijakan dan dukungan pemerintah daerah di sektor pertanian.
Sejumlah anggota DPRD hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri dan Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Moch. Choirul Anam. Turut hadir pula Kepala Desa Sidomulyo Agus Hari Sugiharto, unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan organisasi tani setempat.
Kepala Desa Sidomulyo, Agus Hari Sugiharto, menyambut baik perhatian dan kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat tani. Ia menilai, momen pertemuan ini sangat tepat seiring turunnya hujan yang menjadi harapan baru bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi.
“Semoga kondisi cuaca yang mulai membaik ini berdampak pada hasil panen yang lebih optimal. Kehadiran anggota DPRD di sini menunjukkan perhatian serius terhadap nasib petani. Forum seperti ini penting untuk menampung keluhan sekaligus mencari solusi bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Moch. Choirul Anam, mengungkapkan bahwa pihaknya terus menyoroti persoalan krusial di sektor pertanian, salah satunya distribusi pupuk yang sempat menjadi keluhan utama petani. Berkat aspirasi yang terus disampaikan hingga ke pemerintah pusat, kondisi kini mulai membaik secara nyata.
“Dulu pupuk sulit didapat dan harganya tinggi, sangat memberatkan petani. Tapi sekarang aksesnya lebih mudah dan harganya relatif terjangkau. Ini tidak lepas dari peran dewan yang terus memperjuangkan hak-hak petani,” jelasnya.
Anam juga menegaskan bahwa DPRD akan terus memastikan komunikasi yang terjalin baik antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani dengan solusi yang tepat.
Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan bahwa pihaknya menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pengawasan dan penyusunan kebijakan. Ia mengapresiasi peran petani sebagai garda terdepan yang menopang ketersediaan pangan masyarakat.
“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Tanpa peran aktif mereka, cita-cita swasembada pangan mustahil tercapai. Oleh karena itu, DPRD terus berupaya mendukung dan memfasilitasi kebutuhan petani melalui kebijakan dan anggaran yang tepat sasaran,” tegas Lasuri.
Lasuri kemudian menguraikan sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 di sektor pertanian yang telah disetujui dan diawasi oleh DPRD. Program tersebut meliputi pemberian bantuan benih padi unggul, pengadaan alat mesin pertanian seperti traktor multiguna, serta penguatan kerja sama pemasaran hasil panen melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan Mandiri.
Selain itu, program konversi energi pompanisasi dari bahan bakar minyak (BBM) ke tenaga listrik juga menjadi fokus utama, guna menekan biaya produksi petani.
Untuk merealisasikan seluruh program tersebut, DPRD telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp129 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan sumur bor, penyediaan bantuan pupuk, hingga penyelenggaraan pelatihan teknis bagi petani.
Mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan, Lasuri yang juga mengawasi penggunaan anggaran daerah menyebutkan bahwa hingga bulan April 2026, tingkat serapan di Kecamatan Kedungadem masih dalam batas aman. Serapan pupuk Urea mencapai sekitar 40 persen, sedangkan pupuk NPK sekitar 38 persen dari kuota yang ditetapkan.
“Stok saat ini masih mencukupi. Kami juga sudah memastikan bahwa pemerintah pusat berencana menambah kuota di pertengahan tahun nanti, sehingga ketersediaan pupuk hingga akhir tahun tetap terjamin,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan peran DPRD sebagai perwakilan rakyat semakin terasa, dan sinergi antara dewan, pemerintah daerah, serta para petani semakin kuat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. ( Red )
