SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali mempertahankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Komitmen itu dibuktikan lewat raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026). Bupati Bojonegoro Setyo Wahono hadir bersama Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar untuk menerima langsung laporan hasil audit tersebut.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK. Opini ini menjadi indikator bahwa laporan keuangan Pemkab Bojonegoro telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
Dengan capaian tersebut, Bojonegoro masuk dalam jajaran 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini WTP dari BPK pada tahun ini.
Meski demikian, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur mengingatkan bahwa opini WTP tidak seharusnya dipandang sebagai prestasi semata. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan kewajiban dasar setiap pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Proses pemberian opini dilakukan secara objektif melalui mekanisme pemeriksaan yang ketat. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian penyajian laporan keuangan, kemudian diverifikasi melalui sistem cross review berjenjang antara tim pemeriksa di daerah dan pusat untuk menjaga independensi serta integritas hasil audit.
“Opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun opini ini tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa seluruh aktivitas keuangan terbebas sepenuhnya dari potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi,” tegas Kepala BPK Perwakilan Jatim.
Karena itu, BPK mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pemkab Bojonegoro berharap raihan WTP ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga menjadi pemacu untuk menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan tepat sasaran, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh warga Bojonegoro. Komitmen menjaga akuntabilitas itu menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Red)
