BOJONEGORO – Langkah strategis mitigasi bencana hingga kesiapan SDM yang kompeten menjadi salah satu konsen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penanggulangan bencana.
Untuk itu, Pemkab menggelar `Forum Group Discussion` `FGD` Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026 di `Productive Room, Gedung Pemkab Bojonegoro`, selama dua hari dari Kamis (16/7/2026) hingga Jumat (17/7/2026).
Bupati Bojonegoro `Setyo Wahono` dalam sambutannya menyoroti sejumlah tantangan ekologis dan geografis yang dihadapi Bojonegoro saat ini.
Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian serius meliputi `potensi aktivitas Sesar Kendeng`, `potensi bencana sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo`, hingga `dampak penggundulan hutan` yang memicu problem lingkungan.
Selain itu, Bupati juga menyoroti fenomena `perubahan iklim` yang memicu `suhu ekstrem` serta `ancaman angin puting beliung`.
Bupati meyakini pihak `BPBD` telah melakukan pemetaan risiko sejak awal. Pemetaan ini harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan `Desa Tangguh Bencana` `Destana` serta pembangunan infrastruktur pendukung berbasis teknologi.
“Mulainya aktivitas Sesar Kendeng, pemetaan kebutuhan di sepanjang aliran Bengawan Solo dan daerah ekstrem harus menjadi dasar intervensi kita. Setelah pemetaan tuntas, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi harus segera dilakukan,” tegas Bupati.
“Seperti `Sistem Peringatan Dini` `Early Warning System` menjadi sangat penting. Kita harus memaksimalkan seluruh perangkat yang ada di desa, mulai dari media sosial, sirine, hingga radio komunikasi agar penyebaran informasi kebencanaan dari `BNPB` atau `BMKG` dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat,” ujar Bupati Setyo Wahono.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menginstruksikan kepada seluruh `OPD` untuk memperkuat koordinasi, utamanya yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Sinergi ini juga melibatkan jajaran `TNI, Polri`, serta para `relawan penanggulangan bencana` agar kesiapan `SDM` dan peralatan di lapangan dapat dimaksimalkan, khususnya untuk kebutuhan urgensi seperti proses evakuasi.
Bupati juga meminta agar mitigasi diarahkan pada `penemuan titik sumber air baru` di daerah rawan kekeringan. Termasuk mengantisipasi `penurunan tingkat kesuburan tanah` di sektor pertanian, serta tantangan di kawasan `industri minyak dan gas bumi`, khususnya di wilayah `Ring 1`.
“FGD hari ini harus menghasilkan rumusan yang konkrit dan dapat diimplementasikan. Kita harus berkolaborasi erat dengan `BMKG` maupun `BNPB` untuk memberikan solusi terbaik serta bantuan yang nyata bagi masyarakat, yang didasarkan pada hasil dokumen kontingensi ini,” pungkas Bupati Wahono.
Sementara itu, Kepala Pelaksana `Badan Penanggulangan Bencana Daerah` `BPBD` Kabupaten Bojonegoro `Heru Wicaksi` menegaskan, penyusunan dokumen rencana kontingensi ini merupakan wujud nyata komitmen mitigasi bencana di Bojonegoro.
Dokumen ini dirancang bukan sekadar sebagai pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah `panduan taktis yang terukur.
“Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang terukur. Di dalamnya tergambar jelas siapa berbuat apa, kapan bertindak, dan bagaimana alur koordinasi ketika status kegawatdaruratan ditetapkan,” tegas Heru. (Red)
