Foto, salah satu perkerja rijid beton BKK
Opini,
Kabupaten Bojonegoro, yang dikenal dengan potensi ekonominya, kembali tercoreng dengan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Kali ini, sorotan tertuju pada proyek pembangunan jalan rigid beton yang dikelola oleh desa, yang menggunakan teknik “lindas hamparan material besi lantai” saat pengecoran. Praktik ini bukan hanya mencoreng citra pembangunan di kabupaten Bojonegoro yang sedang membangun desa, tetapi juga mengindikasikan kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pihak berwenang.
Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang seharusnya menjadi angin segar bagi pembangunan infrastruktur di desa-desa di Kabupaten Bojonegoro, justru menjadi lahan subur bagi praktik-praktik yang tidak profesional. Teknik “lindas hamparan material besi lantai” adalah contoh nyata bagaimana kualitas pekerjaan diabaikan demi efisiensi yang semu. Besi, yang seharusnya menjadi tulang punggung kekuatan beton, justru dilindas dan berpotensi mengurangi kualitas serta daya tahan jalan tersebut.
Praktik ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana perginya pengawasan dari pihak terkait? Apakah para pengawas proyek tidak memiliki kompetensi yang memadai, atau justru sengaja membiarkan praktik ini terjadi? Kurangnya ketegasan dari pihak berwenang dalam menindak praktik ini semakin memperburuk citra pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini. Audit independen terhadap semua proyek pembangunan jalan rigid beton yang menggunakan dana BKK harus segera dilakukan. Jika ditemukan penyimpangan, tindakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengawas proyek juga menjadi Prioritas utama.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pembangunan di desa. Dengan adanya transparansi dan partisipasi aktif dari masyarakat, praktik-praktik yang merugikan seperti ini dapat dicegah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari pelelangan terbuka, perencanaan hingga pengawasan.
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai dana BKK yang seharusnya menjadi berkah, justru menjadi sumber masalah akibat praktik-praktik yang tidak profesional dan kurangnya pengawasan. Kabupaten Bojonegoro harus berbenah diri dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilaksanakan dengan Transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Dengan tindakan tegas dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan citra pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dapat diperbaiki dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Pembangunan yang berkualitas adalah investasi untuk masa depan, dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat.
Penulis : redaksi
sumber: fakta lapangan.
