Foto ilustrasi.
Opini:
Miliyaran Rupiah di gelontorkan untuk Pembangunan infrastruktur jalan beton dan aspal di pedesaan seharusnya menjadi simbol kemajuan dan kesejahteraan. Namun, apa jadinya jika jalan yang dibangun justru mengecewakan? Inilah yang terjadi di Bojonegoro, di mana banyak proyek jalan rigid beton yang didanai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa diduga tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kelalaian pemerintah daerah dalam mengawasi penerapan SNI pada proyek-proyek tersebut menjadi sorotan utama. Masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana praktik-praktik yang jelas melanggar standar, seperti melindas besi tulangan dengan truk mixer dan penggunaan material yang kurang berkualitas, dibiarkan terjadi.
Tentu, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah desa sepenuhnya. Mungkin saja ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, atau bahkan adanya oknum-oknum yang sengaja bermain mata.
Namun, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan begitu saja. Mereka harus mengakui adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan segera melakukan perbaikan dan Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim pelaksana ( Timlak) proyek dan konsultan pengawas serta perencanaan.
Pembangunan jalan desa bukan hanya sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika pemerintah gagal menjaga kualitas jalan yang dibangun dengan uang rakyat, maka kepercayaan itu akan luntur.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera berbenah diri. Jangan biarkan jalan-jalan desa yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru menjadi monumen kelalaian. Masyarakat Bojonegoro berhak mendapatkan jalan yang berkualitas, jalan yang layak, dan jalan yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan mereka. ( Red )
