BOJONEGORO – Puluhan ibu-ibu yang merupakan wali murid penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro, mendatangi lokasi SPPG untuk menyampaikan aspirasi terkait menu makanan dan komunikasi antara pihak pengelola dan komunitas wali murid. Kedatangan mereka dipicu oleh adanya keluhan terkait menu MBG yang dinilai kurang transparan serta minim komunikasi dengan komunitas wali murid penerima manfaat. Senin, 16/3/2026
Perwakilan mitra SPPG, Machfud, menjelaskan bahwa mekanisme distribusi makanan selama bulan Ramadhan memang berbeda dengan hari biasa. “Untuk bulan Ramadhan ini, karena menu yang dibagikan berupa menu kering, maka distribusinya kami lakukan dua hari sekali,” jelas Machfud kepada awak media.
Machfud juga menunjukkan fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang dimiliki SPPG, yang mengolah limbah air dari aktivitas dapur sebelum dialirkan ke saluran pembuangan. “Setelah dilakukan serapan melalui IPAL, barulah air sisa yang sudah bersih ini mengalir ke selokan atau drainase di jalan,” terangnya.
Namun, puluhan ibu-ibu yang datang dalam aksi tersebut berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka antara pihak pengelola SPPG dengan komunitas wali murid penerima manfaat. Mereka ingin pihak pengelola memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai menu makanan maupun kandungan gizi yang diberikan kepada anak-anak.
“Kami berharap mumpung sedang liburan ini, pihak SPPG bisa melakukan evaluasi. Ke depan kami ingin ada komunikasi yang lebih baik dengan komunitas wali murid penerima manfaat, termasuk terkait menu dan kandungan gizinya,” ungkap salah satu wali murid.
Selain persoalan menu, warga Desa Sambeng juga mengeluhkan soal limbah dari aktivitas dapur SPPG. Mereka khawatir kapasitas IPAL yang ada tidak sebanding dengan jumlah produksi makanan yang mencapai sekitar 3.200 porsi per hari.
“Dengan kapasitas produksi sebesar itu, kami khawatir IPAL yang ada tidak sesuai dengan kapasitas dapur yang mengcover sekitar 3.200 porsi setiap harinya,” ujar seorang warga Desa Sambeng yang enggan disebutkan namanya.
Warga berharap baik koordinator SPPG maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro dapat turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) atas aduan masyarakat tersebut. Mereka berharap langkah tersebut dapat menjadi bahan evaluasi agar ke depan pengelolaan SPPG bisa berjalan lebih baik, baik dari sisi pelayanan kepada penerima manfaat maupun dari aspek pengelolaan lingkungan. ( Red )
