BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat penguatan ekonomi berbasis desa melalui pengoptimalan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah konkret dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Pendopo Malowopati, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan para pengurus koperasi mampu menjalankan manajemen organisasi secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro, Muhammad Ahmadi, menyampaikan bahwa capaian pembentukan dan legalitas koperasi di wilayahnya telah menunjukkan hasil yang signifikan. Ia menjelaskan, seluruhnya sebanyak 430 unit KDKMP yang tersebar di berbagai wilayah telah mengantongi kelengkapan legalitas, mulai dari akta badan hukum, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga Nomor Induk Koperasi.
“Selain itu, sekitar 84,4 persen atau setara dengan 363 koperasi sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara untuk pelaporan pertanggungjawaban, sebanyak 310 koperasi telah melaksanakan RAT melalui sistem aplikasi Sibkopdes,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa keberadaan KDKMP merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun ekonomi rakyat yang berlandaskan semangat gotong royong. Menurutnya, koperasi desa memegang peranan sangat strategis dalam memangkas rantai distribusi barang yang selama ini dianggap terlalu panjang. Hal ini diharapkan membuat harga kebutuhan pokok di tingkat desa menjadi lebih terjangkau, sekaligus memastikan keuntungan ekonomi tetap berputar dan kembali kepada masyarakat sebagai anggota koperasi.
Guna menjamin kelancaran operasional, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah menyiapkan dukungan sumber daya manusia. Sebanyak 430 tenaga pendamping yang berasal dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah ditugaskan untuk mendampingi kinerja koperasi di seluruh desa dan kelurahan.
Ke depannya, Bojonegoro juga bersiap menyongsong agenda tingkat nasional. Sebanyak 22 unit koperasi di daerah ini ditargetkan masuk dalam daftar peluncuran 1.000 KDKMP secara serentak pada 18 Mei mendatang. Pemerintah pusat sendiri menargetkan peluncuran sebanyak 50.000 koperasi serupa di seluruh Indonesia tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 nanti.
Dari sisi pembangunan fisik, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letnan Kolonel Infanteri Dedy Dwi Wijayanto, melaporkan bahwa progres pembangunan gedung koperasi terus dikebut. Hingga saat ini, pembangunan di 130 titik telah tuntas 100 persen, sementara di 391 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Setidaknya 39 titik lokasi belum dapat memulai pembangunan karena berbagai kendala, di antaranya status lahan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD), luas tanah yang belum memenuhi standar teknis, serta administrasi aset yang belum terselesaikan.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menekankan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup. Ia menganggap penguatan kapasitas sumber daya manusia pengurus menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu, ia mendorong agar pelatihan-pelatihan lanjutan terus digalakkan, terutama bagi pengurus koperasi skala mikro. Hal ini penting agar koperasi tidak hanya sekadar berdiri, tetapi mampu tumbuh, berkembang, dan memiliki daya saing.
Ia juga menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif. Melalui kegiatan bimtek ini, para pengurus juga diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan memiliki semangat kewirausahaan yang kuat. Tujuannya, menjadikan koperasi bukan sekadar bangunan fisik atau lembaga formal belaka, melainkan sebagai penggerak utama perekonomian desa yang berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
(Prokopim/red)
