foto, sembako beras dan miyak dari Bulog kabupaten Bojonegoro
BOJONEGORO – Penyaluran bantuan sembako yang dikenal warga dengan sebutan “Bapang” dari Perum Bulog di wilayah Kabupaten Bojonegoro menuai beragam keluhan. Sebagian warga menilai pembagian bantuan ini belum berjalan adil dan mempertanyakan keabsahan serta keakuratan data yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat, 12 Juni 2026, ditemukan sejumlah ketimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut. Salah satu laporan yang menjadi sorotan adalah adanya satu rumah yang dihuni dua kepala keluarga, namun menerima bantuan secara ganda.
Kondisi yang dianggap janggal juga terlihat dari latar belakang ekonomi sebagian penerima. Sejumlah nama yang tercantum memiliki tempat tinggal tergolong layak, bahkan ada yang dinilai berasal dari kalangan masyarakat mampu dan secara ekonomi tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, warga yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi justru banyak yang tidak menerima.
Sebelumnya, berkembang anggapan di masyarakat bahwa data penerima diajukan oleh Ketua RT setempat. Namun hal ini dibantah tegas oleh salah seorang Ketua RT di wilayah Bojonegoro.
“Data penerima bantuan ini bukan dari kami yang mengajukan. Ketua RT tidak pernah sama sekali terlibat dalam proses pendataan maupun verifikasi siapa saja warga yang betul-betul berhak menerima. Menurut keterangan yang kami terima, daftar penerima sudah disiapkan dan didata langsung oleh pihak yang berwenang,” ungkapnya.
Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat berharap Perum Bulog bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pengecekan mendalam dan verifikasi ulang terhadap seluruh data penerima.
“Tujuannya jelas agar bantuan dari Bulog ini tepat sasaran. Berikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai yang mampu malah dapat, sedangkan yang hidupnya susah justru tidak kebagian,” tegas salah seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Perum Bulog Cabang Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, maupun pihak yang berwenang terkait mekanisme dan validitas data penerima Bapang. (Red)
