Berita  

Komisi C DPRD Bojonegoro Soroti Belanja Operasi Rp3,5 Triliun di RAPBD 2027

admin
IMG 20261110 WA0086 768x576

BOJONEGORO – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti dominasi belanja operasi dalam Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dari total belanja Rp5 triliun, belanja operasi mencapai Rp3,5 triliun, jauh melampaui belanja modal yang hanya Rp462 miliar.

Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi C bersama OPD sektor kesehatan dan direktur RSUD di Ruang Komisi C DPRD, Selasa (10/11/2026).

Ketua Rapat Komisi C, Ahmad Supriyanto, memaparkan postur RAPBD 2027 berdasarkan nota keuangan Bupati yang telah diklarifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Proyeksi pendapatan daerah ditetapkan Rp4,490 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,2 triliun dan pendapatan transfer Rp3,2 triliun.

Sementara rencana belanja mencapai Rp5 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp3,5 triliun, belanja modal Rp462 miliar, belanja tidak terduga Rp17,8 miliar, dan belanja transfer Rp695 miliar.

“Pembahasan RAPBD tidak cukup hanya melihat besaran angka. Setiap program, kegiatan, hingga sub kegiatan harus dikaji berdasarkan kebutuhan, indikator kinerja, dan target capaian yang jelas,” tegas Ahmad Supriyanto.

Karena itu, Komisi C meminta seluruh pimpinan OPD dan direktur RSUD memaparkan tiga hal secara komprehensif.

Pertama, realisasi penyerapan anggaran 2026, termasuk capaian indikator kinerja utama dan kendala pelaksanaan.

Kedua, penjelasan alokasi anggaran 2027, baik belanja operasi maupun belanja modal.

Ketiga, pemaparan terperinci program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan target capaian tahun mendatang.

Setelah pemaparan, anggota Komisi C melakukan pendalaman berupa saran, masukan, kritik, dan evaluasi terhadap rencana anggaran yang diajukan.

Hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi kesimpulan rapat sebagai bahan laporan kepada Badan Anggaran (Banggar) dan pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Komisi C menegaskan, penyusunan anggaran sektor kesehatan 2027 harus terukur, dapat dievaluasi, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, bukan sekadar berorientasi pada besarnya alokasi belanja.(Red)

Tinggalkan Balasan