BOJONEGORO, – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Penurunan belanja daerah hingga Rp1,41 triliun, berkurangnya anggaran pembangunan desa, serta rendahnya serapan belanja modal menjadi perhatian utama.
Pandangan umum Fraksi PKB disampaikan juru bicara fraksi, Sutikno, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/10/2026).
Fraksi PKB menegaskan, APBD merupakan amanah rakyat yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, konektivitas jalan desa, hingga perlindungan pondok pesantren. Penyusunan APBD tidak boleh berhenti pada hitung-hitungan angka, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat.
Sorotan utama PKB adalah proyeksi total belanja daerah pada APBD 2027 yang mencapai Rp5,08 triliun. Angka tersebut turun Rp1,41 triliun atau 21,75 persen dibandingkan APBD 2026.
Rinciannya meliputi belanja operasi Rp3,50 triliun, belanja modal Rp862,48 miliar, belanja tidak terduga Rp17,80 miliar, dan belanja transfer Rp695,54 miliar.
Penurunan tersebut dinilai perlu dicermati, terutama pos yang berhubungan langsung dengan infrastruktur dan ekonomi perdesaan. PKB menyoroti belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang turun 16,89 persen menjadi Rp418,73 miliar. Selain itu, belanja bantuan keuangan desa turun 40,70 persen menjadi Rp651,04 miliar.
“Perubahan alokasi harus diantisipasi cermat agar tidak mengganggu konektivitas antarwilayah, produktivitas pertanian, maupun pertumbuhan ekonomi desa,” tulis Fraksi PKB dalam dokumen pandangan umumnya.
Selain penurunan anggaran, PKB juga menyoroti rendahnya penyerapan belanja modal pada APBD berjalan. Hingga pertengahan tahun, realisasinya baru mencapai 4,44 persen.
Padahal, belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan fisik dan infrastruktur publik. PKB mendorong Pemkab Bojonegoro mempercepat lelang dan pengadaan barang-jasa serta mematangkan perencanaan sejak awal tahun agar pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun.
Di sektor pendapatan, target pendapatan daerah 2027 diproyeksikan Rp4,49 triliun, turun Rp75,82 miliar atau 1,66 persen dibandingkan APBD 2026. Penurunan dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer dari pusat menjadi Rp3,27 triliun atau turun 5,89 persen.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru ditargetkan naik menjadi Rp1,21 triliun atau tumbuh 11,90 persen. Kenaikan ditopang target pajak daerah Rp307,93 miliar dan retribusi daerah Rp652,24 miliar.
PKB menilai peningkatan PAD perlu diikuti langkah konkret memperluas basis pajak dan retribusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat yang pada 2026 mencapai 72,93 persen.
Fraksi ini mengapresiasi inovasi digital pengelolaan pendapatan seperti SIKOWASDAL SISPADA, SMART REPORT SYSTEM, dan E-SPPT. Namun, peningkatan SDM, sarana prasarana, dan pemutakhiran data objek pajak dinilai tetap diperlukan.
Optimalisasi BUMD juga menjadi perhatian. Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp125,92 miliar perlu didukung perbaikan tata kelola agar kontribusi dividen lebih optimal.
Pada sektor pembiayaan, pembiayaan netto APBD 2027 diproyeksikan Rp594,88 miliar untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp794,88 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan Rp200 miliar dialokasikan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah.
PKB menyatakan mendukung Dana Abadi tersebut, namun meminta kejelasan landasan hukum, transparansi portofolio investasi, serta kepastian pemanfaatan hasilnya untuk peningkatan SDM dan pendidikan.
Terkait SiLPA, PKB mengingatkan agar Pemkab tidak hanya fokus menurunkan angka secara matematis, tetapi menyelesaikan persoalan mendasar seperti lemahnya perencanaan dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
PKB juga meminta pemenuhan mandatory spending, yakni anggaran pendidikan minimal 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, serta keselarasan alokasi dengan program prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan swasembada pangan.
Fraksi PKB berharap catatan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan bersama komisi-komisi DPRD. Bagi PKB, tantangan APBD 2027 bukan sekadar menyusun anggaran di tengah penurunan, melainkan memastikan setiap rupiah berdampak nyata bagi masyarakat.(Red)
