BOJONEGORO – Musim tanam jagung sudah di depan mata. Tapi di Dusun Beton, Desa Megale, Jumat, (20/11/2026), yang dibicarakan petani bukan soal harga jagung, melainkan soal pupuk yang tak kunjung ada.
Di halaman Masjid At-Taqwa, puluhan petani berkumpul. Wajah mereka tegang. Tangan mereka yang biasa memegang cangkul, sore itu memegang secarik harapan untuk disampaikan langsung kepada wakilnya di DPRD.
Di hadapan mereka, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Sutikno, S.Pd.I.,M.AP., menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026.
Reses ini menjadi ajang bagi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) IV untuk menyampaikan persoalan secara langsung.
Dapil IV meliputi enam kecamatan: Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, dan Sekar.
Mereka datang dari berbagai desa, dengan satu keresahan yang sama: bagaimana nasib mereka di musim tanam yang sudah di depan mata.
Dari sekian banyak aspirasi, satu suara yang paling keras terdengar: pupuk langka.
Keluhan itu disampaikan Sujarwo, warga Desa Babad. Dengan suara lantang, ia menyampaikan bahwa kebutuhan pupuk bagi petani penggarap lahan kawasan hutan masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Padahal, musim tanam jagung sudah tiba. Jika pupuk terlambat, maka tanam terlambat. Jika tanam terlambat, maka panen pun ikut terlambat. Dan yang menanggung beban paling berat, tentu saja petani.
“Petani penggarap lahan hutan ini masih kesulitan pupuk. Kami berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, benar-benar memperhatikan nasib kami,” keluh Sujarwo di hadapan forum reses.
Keluhan Sujarwo bukan keluhan satu orang. Ia adalah gambaran nyata persoalan yang masih dihadapi ribuan petani di wilayah pedesaan Bojonegoro.
Ketersediaan pupuk adalah faktor penentu produktivitas. Ketika pasokan terlambat atau terbatas, yang terjadi bukan hanya gagal tanam, tapi juga bertambahnya beban biaya petani.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sutikno menjelaskan secara terbuka bahwa distribusi pupuk bersubsidi tidak bisa sembarangan. Ada mekanisme dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Pengajuan kebutuhan pupuk dilakukan melalui kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan), dengan mengacu pada data serta persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Sementara bagi petani yang menggarap lahan di kawasan hutan, terdapat ketentuan tersendiri karena status lahan berada dalam kewenangan Perhutani.
Meski demikian, Sutikno menegaskan persoalan ini tidak akan berhenti di forum reses saja.
Ia berjanji akan mengkoordinasikan dengan instansi terkait agar dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan aturan, namun tetap berpihak pada petani.
Di tengah forum itu, Sutikno juga menyampaikan kabar yang tidak mudah: kondisi keuangan daerah sedang mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Anggaran daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp 8 triliun kini turun menjadi sekitar Rp 6 triliun.
Penurunan Rp 2 triliun itu berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan maupun bantuan yang dibutuhkan masyarakat.
Situasi ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
“Reses ini menjadi kesempatan kami bertemu langsung dengan konstituen. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Sutikno menyampaikan bahwa dirinya bersama anggota DPRD lainnya tetap berupaya mengawal program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah bantuan hibah yang sebelumnya diperjuangkan dan telah berhasil dicairkan, di antaranya bantuan bagi marbot, Linmas, modin kematian, guru madrasah diniyah (Madin), serta guru taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ).
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini turut berperan dalam pelayanan sosial, keagamaan, serta kehidupan bermasyarakat.
Ia berharap program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tersebut tetap dapat dipertahankan dan diperjuangkan meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan.
Selain persoalan pupuk, masyarakat turut menyampaikan kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan antar desa.
Akses jalan yang memadai dinilai penting untuk menunjang aktivitas warga, mulai dari mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, hingga mendukung kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan.
Jalan rusak berarti hasil panen sulit keluar. Jalan rusak berarti biaya angkut naik. Jalan rusak berarti ekonomi desa ikut tersendat.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut selanjutnya akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui jalur legislatif dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran.
Sutikno juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran reses sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa kegiatan reses harus dilaksanakan secara tertib dan transparan, dengan tujuan utama menyerap aspirasi masyarakat serta memperjuangkan kebutuhan warga.
Sore itu, di halaman Masjid At-Taqwa, suara petani sudah disampaikan. Kini, suara itu harus diperjuangkan di gedung dewan.
Karena bagi petani, pupuk bukan sekadar barang. Pupuk adalah harapan untuk bisa tanam, bisa panen, dan bisa hidup layak.(Red)












