BOJONEGORO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan disertai sejumlah catatan penting, mulai dari ketepatan sasaran belanja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, hingga pengelolaan Dana Abadi Daerah.
Pendapat akhir tersebut dibacakan anggota DPRD Bojonegoro, Annafiy Aisya Sahila, dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Fraksi Golkar mengapresiasi Bupati Bojonegoro, Badan Anggaran DPRD, komisi-komisi, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2027.
Namun, Golkar menegaskan APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah instrumen untuk menggerakkan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan utama Golkar adalah keselarasan visi dan misi Bupati Bojonegoro dengan kebijakan penganggaran dalam APBD 2027.
Golkar menegaskan seluruh program yang dibiayai APBD harus mencerminkan komitmen pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai ada kesenjangan antara janji pembangunan dengan realisasi program.
Untuk itu, Golkar meminta Pemkab menyusun indikator capaian kinerja yang jelas, terukur, realistis, dan dapat dievaluasi. Indikator itu harus mencakup target tahunan, perangkat daerah penanggung jawab, serta tolok ukur keberhasilan, baik dari sisi output maupun outcome.
Keberhasilan APBD 2027, menurut Golkar, tidak cukup hanya dilihat dari tingginya serapan anggaran. Yang lebih penting adalah manfaat nyata program bagi kesejahteraan masyarakat.
Golkar mendorong Pemkab mengoptimalkan PAD melalui inovasi, digitalisasi pelayanan, pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Namun, upaya itu harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Jangan sampai kebijakan peningkatan PAD justru menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan.
Pemkab juga diminta menyiapkan strategi antisipasi terhadap kemungkinan penurunan maupun keterlambatan dana transfer dari pemerintah pusat, agar program prioritas dan pelayanan publik tetap berjalan.
Di tengah keterbatasan fiskal, Golkar meminta Pemkab lebih selektif mengalokasikan belanja daerah. Efisiensi diarahkan pada belanja yang kurang produktif, sementara anggaran program prioritas perlu mendapat perhatian.
Belanja barang dan jasa diminta benar-benar menunjang program pembangunan, bukan sekadar memperbesar pengeluaran rutin.
Sementara belanja modal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat harus tetap diperhatikan secara proporsional.
Penentuan lokasi pembangunan juga harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, pemerataan antarwilayah, hingga dampak ekonomi yang dihasilkan.
Golkar juga mendorong optimalisasi aset milik daerah yang masih bisa difungsikan, agar belanja pengadaan tanah maupun peralatan dan mesin dapat ditekan.
Golkar mengingatkan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan dasar.
Sektor yang harus tetap menjadi perhatian utama meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta pembangunan infrastruktur desa dan kecamatan.
Setiap program harus memiliki sasaran penerima manfaat dan indikator keberhasilan yang jelas agar dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Secara khusus, Golkar meminta Bupati memberikan perhatian terhadap cita-cita menjadikan Bojonegoro sebagai pusat layanan kesehatan nasional. Dukungan itu harus diwujudkan melalui langkah konkret dan konsisten, bukan hanya menjadi jargon.
Catatan terakhir berkaitan dengan pembiayaan daerah dan rencana pembentukan Dana Abadi Daerah.
Golkar menyatakan dukungan terhadap Dana Abadi Daerah sebagai investasi jangka panjang, terutama untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Bojonegoro.
Namun, pengelolaannya harus profesional, transparan, akuntabel, dan memiliki manfaat yang terukur. Pembentukan dana abadi juga tidak boleh mengabaikan kebutuhan pelayanan dasar maupun program prioritas pembangunan tahunan.
Apabila terdapat ruang efisiensi belanja, hasil penghematan dapat dipertimbangkan untuk memperkuat Dana Abadi Pendidikan Daerah.
Sebagai penegasan atas pendapat akhirnya, Fraksi Golkar menyampaikan lima poin penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pertama, memastikan seluruh belanja prioritas daerah selaras dengan visi dan misi Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Kedua, setiap program dan kegiatan wajib memiliki indikator kinerja terukur, target yang jelas, perangkat daerah penanggung jawab, serta evaluasi secara berkala.
Ketiga, mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Keempat, menjalankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Kelima, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan pelaksanaan anggaran agar setiap rupiah uang daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil optimal.
Fraksi Golkar berharap seluruh catatan tersebut tidak berhenti sebagai rekomendasi dalam dokumen pembahasan. Pemerintah daerah diminta benar-benar menindaklanjutinya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Golkar, harus ada kesinambungan antara janji pembangunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Setelah mencermati seluruh hasil pembahasan bersama DPRD dan Pemkab Bojonegoro, Fraksi Golkar akhirnya menyatakan menyetujui Raperda tentang APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Persetujuan tersebut menjadi bentuk dukungan Golkar terhadap keberlanjutan pembangunan daerah, sekaligus penegasan agar pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab.
Fraksi Golkar berharap APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan, mampu meningkatkan kesejahteraan, serta membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro.(Red)
