BOJONEGORO – Pembahasan Raperda APBD 2027 menjadi ajang evaluasi tajam bagi DPRD Bojonegoro. Program unggulan KOLEGA (Kolam Lele Keluarga) dan GAYATRI (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri) disorot karena dinilai salah waktu pelaksanaan.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Choirul Anam, dalam rapat kerja pembahasan Raperda APBD 2027 di Ruang Komisi A DPRD Bojonegoro, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi A, Lasmiran, dan dihadiri Kepala Bappeda Helmy Elisabeth, Kepala BPKAD Nur Sujito, serta perwakilan Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, DPMD, dan Bagian Ortala.
Choirul Anam menegaskan, persoalannya bukan pada konsep program, melainkan pada keterlambatan eksekusi di lapangan.
“Untuk KOLEGA dan GAYATRI, prosedurnya agak kurang tepat. Ini bukan persoalan programnya, tetapi keterlambatan eksekusi. Setahu kami, rata-rata baru dieksekusi pada akhir bulan delapan,” tegas Choirul Anam.
Menurutnya, waktu tersebut sangat tidak ideal. Budidaya lele membutuhkan air yang cukup, sementara pada akhir Agustus masyarakat justru sedang menghadapi puncak musim kemarau.
“Namanya ikan lele itu membutuhkan air. Untuk mandi setiap hari saja masyarakat sampai berebut air karena musim kemarau. Pada saat yang bersamaan, mereka juga membutuhkan air untuk budidaya ikan,” ujarnya.
Padahal, kata Choirul Anam, jadwal pelaksanaan bisa diatur jauh lebih awal. APBD dibahas dan disahkan pada November, sehingga perencanaan seharusnya sudah tuntas pada Januari-Februari dan eksekusi dimulai Maret.
“Setidak-tidaknya bulan Maret sudah mulai pelaksanaannya. Meskipun musim penghujan mulai berkurang, kondisi cuaca biasanya belum terlalu panas sehingga masih cukup nyaman untuk budidaya lele,” paparnya.
Jika benih ditebar Maret, lanjut dia, lele sudah bisa dipanen pada Mei. Momentum itu dinilai sangat strategis karena bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang kenaikan kelas dan masuk sekolah baru pada Juni.
“Kalau bulan Maret mulai ditebar benih lelenya, bulan Mei sudah mulai bisa dipanen. Manfaatnya akan lebih terasa oleh masyarakat, karena bulan Juni mulai ada kenaikan kelas dan masuk sekolah baru. Artinya, kebutuhan masyarakat pada bulan tersebut cukup besar,” jelasnya.
Choirul Anam menegaskan, kritik DPRD bukan bentuk penolakan terhadap program Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. DPRD justru mendukung program pemberdayaan tersebut, asalkan eksekusinya diperbaiki.
> “DPRD Bojonegoro bukan tidak setuju dengan program bupati, tetapi eksekusinya saja yang kurang tepat,” tegasnya.
Ia berharap catatan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027, agar bantuan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.
Dalam kesempatan itu, Choirul Anam juga mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan daerah, termasuk keberhasilan Bojonegoro menjadi salah satu penyumbang pangan terbesar di Jawa Timur.
“Kami dari DPRD Komisi A mengapresiasi banyak peningkatan. Bojonegoro menjadi penyumbang pangan nomor satu Jawa Timur,” ungkapnya.
Namun menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.(Red)
