BOJONEGORO, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmen menjaga kualitas pembangunan dan pelayanan publik di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat mewakili Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Rabu (28/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar.S.Pd.
Nurul Azizah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan terhadap Raperda APBD 2027. Ia menegaskan, penyusunan anggaran harus cermat, realistis, terukur, transparan dan bertanggung jawab agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi sorotan fraksi terkait penurunan pendapatan daerah dan ketergantungan pada transfer pusat, Pemkab menjelaskan target pendapatan disusun dengan mempertimbangkan kebijakan transfer sekaligus potensi PAD.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkab menyiapkan strategi memperluas basis penerimaan, memperbaiki administrasi pajak dan retribusi, mengoptimalkan digitalisasi pembayaran, integrasi dan validasi data, serta memperkuat pengawasan.
“Peningkatan PAD bukan berarti menaikkan beban pungutan kepada masyarakat. Peningkatan diupayakan melalui perbaikan administrasi, pendataan objek penerimaan yang belum tergarap optimal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan pengawasan,” tegas Nurul Azizah.
Terkait penyesuaian belanja, Pemkab menegaskan penyesuaian alokasi merupakan bagian dari penyesuaian kapasitas fiskal, bukan mengurangi komitmen pelayanan publik. Pemerintah akan melakukan penentuan prioritas agar anggaran efektif dan optimal.
Sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama. Pembangunan infrastruktur juga tetap diprioritaskan dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat ekonomi dan sosial, jumlah penerima manfaat, kesiapan teknis, dan keterhubungan antarwilayah.
Pemkab juga menekankan pentingnya pemantauan berkala terhadap kemajuan fisik dan keuangan proyek agar tepat waktu dan berkualitas.
Untuk pembangunan desa, koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan OPD teknis akan diperkuat agar program tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Nurul Azizah juga memaparkan capaian penurunan angka kemiskinan Bojonegoro. Pada 2026, tingkat kemiskinan turun menjadi 10,69 persen dari sebelumnya 11,49 persen pada 2025 atau turun 0,80 poin persentase.
Capaian tersebut, kata dia, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak dan program pembangunan yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ke depan, program pemberdayaan, peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan pembangunan desa, dan akses layanan dasar akan terus dilanjutkan.
Selain itu, belanja tidak terduga disiapkan berdasarkan pemetaan risiko untuk kondisi mendesak, serta pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan untuk mencegah SILPA yang tidak diharapkan akibat keterlambatan kegiatan.
Rapat paripurna tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 bertema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” yang menjadi pengingat pentingnya persatuan dan kontribusi generasi muda dalam pembangunan.
Melalui pembahasan Raperda APBD 2027, Pemkab Bojonegoro bersama DPRD diharapkan memperkuat sinergi merumuskan kebijakan anggaran yang responsif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Red)
