BOJONEGORO – Ratusan Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Bojonegoro dikumpulkan dalam bimbingan tata kelola keuangan desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, Selasa (29/9/2026) di Pendopo Malowopati.
Kegiatan ini mengusung tema Optimalisasi Peran Sekdes dalam Tata Kelola Keuangan Desa dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027.
Bimtek ini digelar di tengah sorotan masih carut-marutnya tata kelola administrasi dan keuangan di sejumlah desa. DPMD menilai penguatan peran Sekdes menjadi kunci untuk membenahi pengelolaan pemerintahan desa yang baik dan sehat.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat membuka acara mengatakan, momen ini ditunggu oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan pengelolaan yang baik, ia berkomitmen menjalin harmonisasi dan sinergi utamanya antara kepala desa dan sekretaris desa.
“Tugas Sekdes ialah membantu kepala desa. Maka komunikasi, sinergi sangat diperlukan dengan kepala desa,” tukas Bupati Wahono.
Bupati juga menegaskan peran sentral Sekdes yang kerap diabaikan. Mulai dari mengoordinasikan tata naskah dinas, surat-menyurat, administrasi umum, hingga menyusun dan mengoordinasikan perencanaan desa.
“Kata kunci desa dalam hal tata kelola dan administrasi ialah peran sekretaris desa,” tandasnya.
Hadir seluruh Sekretaris Desa se-Kabupaten Bojonegoro, BPKAD, Bagian Hukum, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan arah pembangunan Pemkab Bojonegoro serta peran penting pemerintah desa dalam tata kelola. Wabup juga menyampaikan hasil evaluasi Kemensos terkait BPNTD dan BPNT.
“Mengingat adanya penurunan DBH migas dari kebijakan pemerintah pusat, maka perlu memprioritaskan beberapa sektor yang langsung ke masyarakat. Seperti sektor pertanian, kesehatan, serta infrastruktur dan sektor prioritas lainnya,” ujarnya.
Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro Djoko Lukito menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tata kelola keuangan desa dan RKPDes yang sudah dilakukan desk selama dua minggu terakhir.
Langkah ini agar pembangunan di desa selaras dengan pemerintah kabupaten, sekaligus memperkuat pemahaman tugas kewenangan desa di setiap tahap tata kelola kegiatan.
Di atas kertas, peran Sekdes sangat vital. Namun di lapangan, fakta berbicara lain. Masih banyak desa yang administrasi berantakan, perencanaan asal-asalan, hingga potensi penyimpangan keuangan. Bimtek ini menjadi ujian, apakah Sekdes benar-benar mampu menjadi kunci tata kelola, atau hanya seremoni tahunan tanpa perubahan nyata.(Red)
