BOJONEGORO – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 resmi mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat malam (13/11/2026).
Persetujuan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027, sekaligus penetapan dan penandatanganan nota persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Bojonegoro, direktur BUMD, serta sejumlah undangan lainnya.
Rangkaian rapat diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Raperda APBD 2027. Selanjutnya, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir sebagai bentuk sikap politik terhadap rancangan anggaran yang telah dibahas bersama pemerintah daerah.
Setelah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan, rapat dilanjutkan dengan permintaan persetujuan anggota dewan hingga penandatanganan nota persetujuan bersama.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian, masukan, dan kontribusi pemikiran selama proses pembahasan APBD 2027.
Ia menegaskan persetujuan bersama bukan sekadar penyelesaian tahapan administrasi penganggaran, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Persetujuan bersama ini kita tempatkan sebagai titik temu dari berbagai aspirasi dan prioritas pembangunan, sekaligus menjadi landasan untuk melangkah dengan komitmen yang sama, yaitu pembangunan yang berkualitas dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Setyo Wahono.
Bupati menjelaskan, penyusunan APBD 2027 telah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan transfer dari pemerintah pusat, serta berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas Kabupaten Bojonegoro.
Menurutnya, pengelolaan anggaran ke depan membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian, karena tantangan pembangunan semakin kompleks, sementara kebutuhan pelayanan publik dan tuntutan masyarakat terus berkembang.
Karena itu, setiap alokasi anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat dan dampak bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga dituntut menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal dengan kebutuhan pembangunan agar keberlanjutan program tetap terjamin.
Setyo Wahono menekankan pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Ia berharap seluruh OPD mampu menerjemahkan kebijakan anggaran yang telah disepakati menjadi program kerja yang terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Usai persetujuan bersama, Bupati meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera menindaklanjuti proses penyempurnaan Raperda APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dukungan DPRD melalui fungsi pengawasan juga dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai arah kebijakan, prioritas, dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
“Semoga sinergi dan kebersamaan ini senantiasa terpelihara dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” pungkasnya.(Red)
