BOJONEGORO – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan yang mereka sebut sebagai Panca Tuntutan Rakyat. Tuntutan itu meliputi keadilan ekonomi, keadilan gender, keadilan agraria dan lingkungan, keadilan pendidikan dan demokrasi, serta supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM).
Koordinator aksi, Nico, menegaskan seluruh elemen yang hadir, mulai dari buruh hingga akademisi, sudah tidak lagi ingin bersabar terhadap kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat.
“Kami di sini di halaman DPRD Bojonegoro ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan 5 tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegas Nico.
Dia menjelaskan, tuntutan pertama adalah keadilan ekonomi, yakni menurunkan harga bahan pokok dan biaya hidup, menurunkan pajak rakyat, menaikkan upah, serta memperkuat subsidi rakyat.
Tuntutan kedua adalah keadilan gender, yakni menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menyediakan pembalut gratis di ruang publik.
“Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria, menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus geothermal yang merusak lingkungan, dan juga aset korporasi untuk disita,” ujar Nico.
Tuntutan keempat adalah keadilan pendidikan dan demokrasi, yakni mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berpihak pada rakyat.
Sementara tuntutan kelima adalah supremasi sipil dan HAM, yakni menghentikan militerisme, kriminalisasi jurnalis, dan brutalitas aparat, membebaskan tahanan politik, serta mengusut tuntas pelanggaran HAM.
“Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar,” tandas Nico.
Dalam orasinya, massa juga menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat yang dinilai tidak memikirkan nasib rakyat.
“Kesejahteraan rakyat dirampok,. DPR selaku wakil rakyat tidak memikirkan nasib rakyatnya, hanya sibuk mencari proyek untuk kepentingan diri sendiri,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.
Adapun massa yang tergabung dalam aliansi tersebut di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), BEM dan akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI), Liga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan maupun anggota DPRD Bojonegoro terkait tuntutan dan tudingan yang disampaikan massa aksi.
Usai melakukan aksi, para peserta membubarkan diri dengan tertib.(Red)
