Opini
Oleh: Rakyat Bawah
Kepercayaan publik terhadap integritas kepemimpinan kini berada di titik nadir. Kita menyaksikan ironi besar yang telanjang: hukum terkesan lentur bagi penguasa, namun kaku dan mematikan bagi rakyat kecil.
Fenomena ini memicu gugatan mendasar: benarkah negeri ini masih dipimpin dengan etika, ataukah kita sedang digiring masuk ke jurang pembodohan massal? Ketika ketidakadilan administratif dan hukum terjadi secara terang-terangan, sudah saatnya bertanya: di mana letak kedaulatan rakyat yang sesungguhnya?
Sorotan tajam pertama tertuju pada standar kualifikasi pejabat publik. Ketika syarat paling dasar – seperti kelulusan pendidikan formal – dengan mudah disiasati lewat surat kesetaraan, keadilan intelektual sekaligus moral langsung runtuh.
Jutaan anak bangsa berjuang keras menempuh pendidikan, bertarung dengan biaya dan waktu. Sementara jalan pintas justru dibentangkan bagi mereka yang mengincar kursi kekuasaan. Ini bukan sekadar soal selembar ijazah, melainkan runtuhnya tatanan prestasi dan meritokrasi.
Bagaimana mungkin nasib kebijakan publik dipercayakan pada sistem yang mentoleransi rekayasa syarat paling dasar?
Ketimpangan ini makin menyakitkan di lapangan. Rakyat kecil dihadapkan pada ancaman hukuman berat tanpa ampun atas kesalahan kecil. Sebaliknya, para pemuka yang melanggar etika tetap melenggang bebas tanpa beban.
Masyarakat dipaksa tunduk di bawah hukum yang represif, sementara kemampuan berpikir kritis mereka dikebiri. Ruang pengawasan sengaja dipersempit – seolah rakyat harus tetap dibodohi agar tak mempertanyakan ketidakberesan di depan mata.
Hukum tak lagi menjadi pedoman adil, melainkan alat pemukul bagi yang lemah dan perisai bagi yang berkuasa.
Puncaknya tampak saat pelantikan. Sumpah jabatan yang seharusnya menjadi ikatan sakral antara pemimpin, Tuhan, dan rakyat, kini tak lebih dari rangkaian kata tanpa makna.
Ucapan “Demi Allah” yang diucapkan di hadapan kitab suci menguap begitu saja, digantikan oleh nafsu kekuasaan yang mementingkan diri sendiri. Bila sumpah hanya menjadi pertunjukan panggung, maka moralitas kepemimpinan telah habis.
Pemimpin yang tak takut melanggar sumpahnya sendiri adalah ancaman terbesar bagi masa depan bangsa.
Melihat sandiwara ini, diam bukanlah sikap yang benar. Mengharapkan perubahan dari atas adalah kesia-siaan. Sejarah membuktikan: perubahan nyata tidak pernah diberikan sebagai hadiah, melainkan direbut kembali oleh pemilik kedaulatan yang sah -rakyat.
Ketika hukum dipermainkan dan etika diinjak, rakyat harus bergerak. Bukan dengan kekerasan, melainkan lewat kesadaran bersama untuk:
Pertama, mengambil kembali hak-hak konstitusional yang dirampas;
Kedua, menolak segala bentuk pembodohan informasi dan rekayasa aturan;
Ketiga, memaksa kekuasaan kembali tunduk pada hukum dan keadilan.
Jika hari ini kita memilih diam, kita turut mewariskan kebohongan bagi generasi mendatang. Pilihan ada di tangan kita: menjadi saksi bisu runtuhnya keadilan, atau menjadi bagian dari gelombang perubahan.
(Rakyat Bawah)
