SURABAYA – Kabupaten Bojonegoro memborong tiga penghargaan bidang ekonomi tingkat Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan itu diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD se-Jawa Timur di Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Capaian ini menegaskan posisi Bojonegoro sebagai salah satu daerah paling progresif dalam digitalisasi transaksi pemerintah, pengelolaan pajak, dan pengendalian inflasi di Jawa Timur.
Tiga penghargaan yang diraih Bojonegoro adalah:
1. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2026
Bojonegoro meraih nilai tertinggi sebesar 99,5 persen. Angka ini menunjukkan hampir seluruh transaksi pemerintah daerah telah beralih ke sistem elektronik, mulai dari pembayaran pajak dan retribusi hingga belanja daerah.
2. Sinergitas Opsen Pajak Daerah Terbaik III
Penghargaan ini diberikan atas sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan opsen pajak daerah.
3. TPID Pendukung Program Kelancaran Mobilitas
Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kontribusi Bojonegoro dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, yang berdampak langsung pada distribusi barang dan stabilitas harga.
Penghargaan ETPD bukan sekadar angka. Digitalisasi transaksi berarti tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan minim kebocoran.
Sementara penghargaan opsen pajak menunjukkan sinergi fiskal berjalan. Dan penghargaan TPID menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bojonegoro tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi menyentuh mobilitas dan distribusi di lapangan.
Forum HLM kali ini mengusung tema: “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Pondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026”.
Tema tersebut menjadi momentum persiapan seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Gubernur Khofifah menegaskan, kesiapsiagaan lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Selain memastikan ketersediaan stok dan distribusi, pemerintah daerah harus memberi atensi pada keterjangkauan harga melalui pasar murah hingga koordinasi intensif seluruh instansi vertikal yang terkait,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, pemanfaatan ekosistem digital untuk memantau pergerakan harga secara realtime, penyampaian informasi publik yang akurat, serta jejaring distribusi komoditas pangan antarwilayah menjadi kunci agar harga tetap terkendali dan distribusi merata.
Tiga penghargaan ini adalah bukti kinerja. Tetapi tantangan sesungguhnya ada setelah panggung penghargaan.
Warga tidak menilai pemerintah dari piala, tetapi dari harga bahan pokok yang stabil, pelayanan yang mudah, dan pajak yang dikelola secara transparan.
Jika digitalisasi 99,5 persen itu benar-benar bekerja, maka manfaatnya harus terasa: bayar pajak lebih mudah, layanan lebih cepat, dan inflasi lebih terkendali menjelang Nataru.
Bojonegoro sudah membuktikan bisa menjadi yang terbaik di provinsi. Kini, tugas berikutnya adalah memastikan prestasi itu benar-benar dirasakan warga di pasar, di desa, dan di rumah masing-masing.(Red)












