Berita  

Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun, DPRD Bojonegoro Bahas Calon Tunggal dan Calon dari Luar Desa

admin
IMG 20261118 WA0078 768x346

Foto” Pansus V DPRD Bojonegoro bersama tim eksekutif membahas perubahan Perda No. 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa di Ruang Bapemperda DPRD Bojonegoro”Rabu (18/11/2026).

BOJONEGORO – DPRD Kabupaten Bojonegoro mulai membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Pembahasan dilakukan Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Bojonegoro bersama tim eksekutif di Ruang Bapemperda DPRD Bojonegoro, Rabu (18/11/2026).

Revisi ini tidak sekadar menyesuaikan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun. Rancangan perubahan juga mengakomodasi dua isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan di desa: mekanisme pemilihan jika hanya ada satu calon, dan kemungkinan calon kepala desa berasal dari luar desa.

Ketua Pansus V DPRD Bojonegoro, Sudiyono, menegaskan perubahan regulasi wajib dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan perundang-undangan terbaru.

Pembahasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

“Perda Nomor 13 Tahun 2015 mengatur masa jabatan kepala desa enam tahun. Sekarang harus disesuaikan menjadi delapan tahun,” jelas Sudiyono seusai rapat.

Penyesuaian ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ke depan. Tanpa revisi, Perda lama akan bertabrakan dengan aturan di atasnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Pansus adalah ketentuan jumlah calon kepala desa.

Jika sebelumnya Pilkades mensyaratkan minimal dua dan maksimal lima calon, kini mekanisme calon tunggal turut diakomodasi dalam rancangan perubahan regulasi.

Apabila pendaftaran hanya menghasilkan satu calon, tahapan pendaftaran akan dibuka kembali melalui tiga periode, yakni sembilan hari, 15 hari, dan dilanjutkan 10 hari.

“Apabila setelah tahapan tersebut tetap hanya terdapat satu calon, panitia bersama pihak terkait akan melakukan musyawarah untuk menentukan kelanjutan proses pemilihan,” ujar Sudiyono.

Mekanisme ini disiapkan agar Pilkades tidak buntu hanya karena minimnya pendaftar, sekaligus tetap menjaga prinsip demokratis melalui musyawarah.

Dalam pembahasan juga mengemuka wacana calon kepala desa berasal dari luar desa.

Muncul usulan agar calon dari luar desa memperoleh dukungan minimal dari masyarakat setempat sebagai bentuk legitimasi. Usulan ini dinilai penting agar pemimpin desa yang terpilih benar-benar dikenal dan diterima warganya, bukan sekadar figur kiriman dari luar.

Namun, usulan tersebut masih menjadi materi pembahasan dan belum ditetapkan sebagai ketentuan final.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menegaskan perubahan Raperda ini bukan untuk merombak total substansi Perda lama.

“Perubahan itu hanya menyesuaikan PP Nomor 16 Tahun 2026, tidak lebih dari itu,” tegas Djoko.

Pernyataan tersebut sekaligus menepis kekhawatiran bahwa revisi akan mengubah keseluruhan tata kelola pemerintahan desa.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pembahasan Raperda telah memasuki tahap pembahasan pasal demi pasal.

Tahap berikutnya, rancangan regulasi akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi dan evaluasi.

“Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan dibahas kembali guna menyempurnakan substansi maupun tata bahasa hukum sebelum dilanjutkan ke tahap akhir dan diparipurnakan,” imbuh Sudiyono.

Dengan tahapan tersebut, DPRD menargetkan perubahan Perda Kepala Desa ini memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertabrakan dengan aturan di atasnya, dan mampu menjawab persoalan riil Pilkades di lapangan.(Red)

Tinggalkan Balasan