BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga terus berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait tata kelola pembiayaan pendidikan pada sekolah negeri maupun swasta.
Hal itu mengemuka dalam agenda Medhayoh Bupati di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, kabupaten Bojonegoro pada Kamis, 1/10/2026.
Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan lain turut mencuat. Di antaranya kepastian insentif bagi marbot dan takmir, percepatan pencairan BPDGS Madrasah, serta pembenahan proses verifikasi penerima bantuan sosial sembako.
Warga juga menyampaikan usulan mengenai pengalihan santunan duka menjadi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani rentan.
Persoalan ketersediaan pupuk serta pengawasan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari aspirasi yang dibahas.
Usai agenda dialog, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono juga mengunjungi SMPN 1 Tambakrejo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sejumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.
Setyo Wahono memastikan kondisi tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
“Penanganan infrastruktur sekolah, termasuk kemungkinan revitalisasi, diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa,” tegasnya.
Kegiatan kemudian berlanjut di kawasan Taman Embung Napis. Dalam perjalanan, Setyo Wahono menyempatkan berhenti dan berdialog langsung dengan masyarakat.
Pertemuan berlangsung secara informal, warga dapat menyampaikan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada kepala daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Setyo Wahono juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada sejumlah masyarakat yang membutuhkan.
Agenda Medhayoh Bupati menjadi salah satu sarana Pemkab Bojonegoro untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bahan dalam penyusunan sekaligus pelaksanaan program pembangunan daerah.
Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan warga, serta menindaklanjuti berbagai persoalan secara bertahap sesuai kewenangan dan skala prioritas pembangunan.(Red)
