Bojonegoro,– Proyek pembangunan jalan rigid beton di Desa Pohbogo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, proyek yang di danai dari APBD Bantuan Keuangan khusus Desa ( BKKD) ini menjadi sorotan tajam masyarakat karena dugaan praktik korupsi dan diduga melenceng dari rancangan angaran belanja ( RAB). Minggu, 30/11/2025.
Proyek yang seharusnya meningkatkan infrastruktur desa ini diduga kuat melakukan manipulasi anggaran dengan mencantumkan material biscaus ” Agregat LPA” dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun tidak diimplementasikan di lapangan.
Warga Desa Pohbogo saat di temui awak media menyampaikan dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya penggunaan material biscaus ” LPA Agregat” selama proses pembangunan jalan berlangsung. Padahal, LPA biscaus memiliki peran krusial sebagai lapisan dasar yang menstabilkan dan memperkuat struktur jalan rigid beton.
“Kami tidak pernah melihat ada truk yang membawa biscaus mas, Aneh ya mas , masak di RAB tidak di anggarkan, atau di anggarkan tapi tidak di belanjakan oleh Timlak nya,” uangnya masuk kantong. Ini jelas akal-akalan,” ungkap salah seorang warga yang meminta nama nya di rahasiakan.
Dari informasi warga tersebut awak media lansung investigasi lokasi, tim investigasi mendapatkan temuan kejanggalan di lokasi terlihat jelas tidak ada hamparan biscaus umum nya, hanya hamparan pedel dan proyek rijid beton tersebut sudah mulai pengecoran lantai kerja dan pengecoran strosnya dan anehnya pengecoran di lakukan dengan manual.
Dugaan adanya permainan pengadaan barang dan jasa ini di perkuat dengan stemennya kepala desa pohbogo saat di konfirmasi awak media ini, menyampaikan,” ” YA, RABNYA ADA BISCOSNYA MAS.” Jawabnya.
Ketidaksesuaian jawaban Kepala desa pohbogo dan kenyataan di lapangan, menimbulkan kecurigaan bahwa anggaran untuk pengadaan biscaus telah diselewengkan. Jika benar demikian, proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara tapi sarat dengan korupsi.
Masyarakat berharap untuk tim mitigasi yang di bentuk oleh Bupati Bojonegoro agar berkerja dengan serius dan Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan yang terjadi di lingkungannya. ( Tim investigasi).
