BOJONEGORO – Dugaan pengerjaan proyek infrastruktur asal jadi kembali mencoreng nama baik Kabupaten Bojonegoro. Kali ini sorotan tertuju pada proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah atau TPT di Desa gedongarum, Kecamatan Kanor yang dinilai `bobrok` dari sisi teknis.
Pantauan awak media di lapangan pada Jumat 3/7/2026, menunjukkan sejumlah pelanggaran yang berpotensi fatal.
Pertama, dasaran pondasi TPT masih banyak ditutupi tanah. Cor beton lantai tidak terlihat dan terkesan langsung diletakkan di atas tanah urug.
Kedua, rangkaian besi pembesian tampak tidak beraturan. Parahnya lagi, besi tidak diikat menggunakan kawat bendrat sesuai standar, melainkan dilas.
Ketiga, temuan paling mengerikan ada pada struktur kolom utama. Besi kolom dan begel tidak tertata rapi. Besi justru bengkok acak-acakan. Jarak antar begel atau sengkang juga tidak beraturan dan jelas tidak sesuai SNI.
“Besi kolom bengkok, begel ngawur? Ini bukan proyek, ini mainan. Kekuatan strukturnya nol besar. TPT model begini tinggal tunggu waktu buat roboh,” kritik seorang warga dengan nada geram.
Publik kini mempertanyakan peran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bojonegoro. Sebagai dinas teknis dan pengawas proyek, DPU terkesan bungkam dan abai. Tidak ada tindakan, tidak ada evaluasi, tidak ada klarifikasi.
“Pakai uang rakyat tapi hasilnya begini? DPU Bina Marga jangan jadi penonton. Kalau tidak mampu mengawasi, mundur saja. Jangan biarkan anggaran habis untuk bangunan yang membahayakan,” tegas warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, konsultan pengawas di lokasi memberikan klarifikasi. Ia menyebut lantainya sudah dicor, namun tertutup tanah akibat longsor.
“Untuk pembesian, semua sudah diceklis dan sesuai,” ucap pengawas proyek.
Meski begitu, warga mendesak Inspektorat, APH, dan DPRD Bojonegoro segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. Proyek diminta dihentikan sementara untuk dibenahi sesuai mekanisme yang benar. (Red)
