BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melontarkan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kualitas perencanaan dan penganggaran. Ia menegaskan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 harus benar-benar memperkuat kinerja yang berorientasi hasil, bukan sekadar formalitas administratif.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat memberikan arahan pada kegiatan evaluasi SAKIP Kabupaten Bojonegoro oleh KemenPANRB Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Angling Dharma Lt.2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (9/10/2026).
“Perencanaan harus berorientasi pada kemanfaatan. Anggaran yang kita gunakan harus menghasilkan kinerja dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Bupati Setyo Wahono dengan nada tajam.
Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Wahono itu, SAKIP bukan hanya soal nilai di atas kertas. Evaluasi ini menjadi instrumen vital untuk memastikan adanya benang merah yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga capaian kinerja perangkat daerah.
Ia menyoroti masih adanya praktik perencanaan yang tidak nyambung dengan penganggaran dan pelaksanaan di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh tahapan tersebut dicermati secara berkelanjutan agar program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menjadi pemborosan APBD.
Bupati juga menekankan pentingnya menindaklanjuti secara serius setiap masukan dan rekomendasi tim evaluator KemenPANRB. Evaluasi, kata dia, tidak boleh dipandang hanya sebagai proses penilaian untuk mengejar predikat, tetapi harus menjadi sarana untuk mengidentifikasi kekurangan dan mendorong perbaikan nyata.
“Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasi program, harus terus kita cermati. Tujuannya agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Bupati Setyo Wahono mengingatkan agar pelaksanaan program memperhatikan keberlanjutan manfaat. Kebijakan dan penggunaan anggaran daerah, tegasnya, harus dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan sesaat, tetapi juga mendukung kepentingan generasi mendatang.
Melalui evaluasi SAKIP 2026, Pemkab Bojonegoro diharapkan semakin memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil (outcome), meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan hanya laporan serapan anggaran yang tinggi.
Penguatan tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Edi Susanto, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Bojonegoro, seluruh Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Bojonegoro.(Red)
