BOJONEGORO – Buntut dugaan raibnya item plafon pada proyek rehabilitasi SDN Nglarangan no, 307 Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor senilai Rp 519.450.207, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro akhirnya angkat bicara.
Melalui pesan WhatsApp kepada awak media, Inspektorat mengakui belum melakukan audit terhadap proyek tersebut.
“Kami belum mengaudit pekerjaan dimaksud. Akan kami cek ke dinasnya,” tulis akun Inspektorat Bojonegoro pada Rabu (8/10/2026) pukul 09.22 WIB.
Jawaban singkat tersebut muncul setelah awak media mengirimkan bukti foto kondisi ruang kelas tanpa plafon serta dokumen RKS yang dengan jelas mencantumkan item H. PEKERJAAN PLAFOND pada paket pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas lokasi SD Negeri Nglarangan Kec. Kanor.
Sebelumnya diberitakan, proyek APBD 2025 dengan SPK Nomor 400.3.13/017/SP.Tender/Dikdas/2025 tanggal 26 September 2025 yang dikerjakan CV. Kurnia Andalan Teknik dengan konsultan pengawas CV. Pradipa Consultant itu diduga kuat tidak sesuai RKS.
Hasil investigasi kedua pada 7 Oktober 2026, ruang kelas dibiarkan telanjang tanpa plafon. Hanya genteng yang menaungi siswa. Padahal anggaran plafon sudah dialokasikan dalam kontrak.
Pengakuan Inspektorat yang belum mengaudit ini menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana mungkin proyek yang sudah selesai dan diduga sudah PHO serta dibayar 100 persen, luput dari pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)?
Publik mendesak agar Inspektorat tidak hanya sekadar “cek ke dinasnya” tetapi melakukan audit investigatif terbuka, cek fisik lapangan, serta membuka RAB, laporan harian pengawas, dan berita acara PHO.
Jika item yang tidak dikerjakan tetap dibayar, maka patut diduga ada potensi kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebagai pemilik pekerjaan masih memilih bungkam. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono diharapkan segera turun tangan memberikan atensi serius, karena menyangkut kelayakan ruang belajar anak didik.(Red)
