BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan Bantuan Sosial (Bansos) Stunting tepat sasaran. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), verifikasi dan pemadanan data dilakukan berlapis bersama Dinas Kesehatan.
Proses diawali dari data kasus stunting Dinas Kesehatan periode Juni 2025 yang diterima Juli 2025. Tercatat 1.320 anak mengalami stunting di Bojonegoro.
Data itu dicocokkan dengan basis data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki balita dan masih aktif menerima bantuan. Hasilnya, ditemukan 118 calon penerima untuk TA 2026 yang diinput ke SIPD.
Data Terbaru Tekan Jumlah Penerima
Dinsos kembali memperbarui data di akhir 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan periode Desember 2025 yang rilis Januari 2026, jumlah anak stunting turun menjadi 1.186 anak.
Data terbaru itu kembali dipadankan dengan data PKH. Setelah verifikasi lanjutan, hanya 102 balita yang memenuhi seluruh syarat. Mereka resmi ditetapkan sebagai penerima Bansos Stunting TA 2026.
Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran Rp244,8 juta untuk program ini.
Diterima 4 Kali dalam Setahun
Kepala Dinsos Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menegaskan ketelitian verifikasi adalah kunci.
“Dinsos tidak hanya mengandalkan satu sumber data. Kami sinkronkan data kesehatan dan data PKH agar penerima benar-benar sesuai kriteria,” ungkap Agus.
Bantuan disalurkan bertahap 4 kali setahun atau tiap 3 bulan sekali. Skema ini diharapkan membantu keluarga memenuhi gizi anak secara berkelanjutan dan mendukung tumbuh kembang balita.
Agus menekankan, penanganan stunting bergantung pada validitas data dan kerja sama lintas sektor. Karena itu, Dinsos terus bersinergi dengan Dinkes, pemdes, pendamping PKH, dan pemangku kepentingan lain.
Dengan verifikasi ketat, update data berkala, dan penyaluran berkesinambungan, Pemkab berharap Bansos Stunting 2026 dapat meningkatkan gizi keluarga penerima dan mempercepat penurunan stunting di Bojonegoro. (Red)
