BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Salah satunya melalui Forum Rembuk Pajak Daerah bertema “Evaluasi dan Implementasi Sistem Jatim Tax bagi Pelaku Usaha” di Hall Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK), Rabu 24/6/2026.
Forum diskusi dua arah ini menjadi wadah komunikasi antara Pemkab, perbankan, penyedia layanan teknologi, dan 107 pelaku usaha wajib pajak se-Kabupaten Bojonegoro. Selain mengevaluasi Jatim Tax, forum juga mencari solusi kendala di lapangan guna optimalisasi pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Kepala Satuan Bank Jatim Bojonegoro, Vice President Divisi Dana dan Jasa Bank Jatim, perwakilan PT Subaga Mitra Solusi, serta Bapenda Bojonegoro.
Kepala Bapenda Bojonegoro, Yusnita Liasari, menjelaskan penerapan alat rekam transaksi atau `tapping box` lewat Jatim Tax merupakan penguatan pengawasan pajak berbasis TI.
Langkah ini juga tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP).
Namun, sejumlah pelaku usaha menyampaikan kendala. Mulai dari gangguan jaringan digital yang menghambat operasional hingga biaya pengadaan perangkat yang dinilai tinggi.
Menanggapi masukan itu, Bupati Setyo Wahono menegaskan pemerintah harus hadir memberi kemudahan.
“Saya paham betul, pengusaha tentu ingin usahanya berkembang. Karena itu pelayanan perpajakan harus dibuat mudah, cepat, dan tidak membebani,” ujar Bupati.
Menurutnya, jika wajib pajak sudah punya kesadaran bayar namun terhambat sistem, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Kalau masyarakat sudah mau bayar pajak tetapi sistemnya masih menyulitkan, maka itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk segera dibenahi,” tegasnya.
Bupati meminta Bapenda bersama Bank Jatim melakukan evaluasi berkala kualitas jaringan dan mencari solusi perangkat rekam transaksi yang lebih ringan.
Melalui forum ini, Pemkab Bojonegoro berharap tercipta hubungan harmonis antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha.
Sinergi itu dinilai penting untuk tata kelola perpajakan transparan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperkuat pembangunan menuju Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan. (Red)
