BOJONEGORO – Rapat kerja antara Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, serta Cipta Karya (DPU PKP CK) berlangsung dengan suasana dinamis, Selasa (5/5/2026). Forum ini menjadi wadah penting untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari kemajuan pembangunan infrastruktur hingga rencana penataan pasar yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Imam Sholikin, dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi, serta Kepala DPU PKP CK, Satito Hadi, bersama sejumlah Kepala Bidang di lingkungan dinas terkait. Dalam diskusi yang berlangsung, pembahasan tidak hanya terpusat pada progres pelaksanaan proyek yang sedang berjalan, tetapi juga menyasar potensi dampak sosial dan ekonomi yang akan timbul dari setiap kebijakan pembangunan yang diambil.
Kepala DPU PKP CK, Satito Hadi, menegaskan bahwa setiap proyek yang dirancang di Bojonegoro memiliki jangkauan dampak yang luas, bahkan ada yang berpotensi menjadi sorotan di tingkat nasional. Menurutnya, posisi strategis Kabupaten Bojonegoro menuntut setiap rencana pembangunan disusun dengan perencanaan yang matang, sehingga risiko yang mungkin muncul dapat ditekan seminimal mungkin.
Selain itu, Satito Hadi juga menyinggung rencana pengembangan pasar yang kini mulai diarahkan ke konsep modern. Meski mendukung upaya peningkatan fasilitas pasar, ia mengingatkan agar seluruh tahapan proses pembangunan, termasuk mekanisme lelang proyek, tetap memperhatikan nasib para pedagang yang saat ini belum direlokasi.
“Jangan sampai pembangunan berjalan lancar, namun hak dan kepentingan masyarakat justru terabaikan. Keseimbangan antara kemajuan dan perlindungan terhadap warga harus selalu menjadi prioritas utama,” tegas Satito dalam forum tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D, Tohari, menyampaikan bahwa rencana penataan pasar yang sedang disiapkan dirancang dengan kapasitas yang mampu menampung sekitar 550 pedagang. Ia menekankan perlunya kejelasan skema penataan agar seluruh pedagang yang terdampak dapat terakomodasi dengan baik dan tidak kehilangan sumber penghidupan.
“Kami berharap seluruh rencana ini dapat terealisasi secara maksimal pada tahun ini. Mengingat pada umumnya penyerapan anggaran di dinas terkait dapat mencapai angka 95 persen, maka harapan kami target pembangunan juga bisa tercapai sesuai jadwal,” ujar Tohari.
Sorotan kritis juga disampaikan oleh anggota Komisi D, Jumarianto. Ia mengapresiasi adanya peningkatan pergerakan dan kemajuan pembangunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Jumarianto meminta agar laporan pelaksanaan proyek disajikan dengan lebih rinci dan transparan. Menurutnya, data yang disampaikan sejauh ini masih perlu dilengkapi, terutama terkait jumlah proyek yang sudah melalui tahap lelang serta rincian progres realisasi di lapangan.
“Kami membutuhkan laporan yang jelas dan terperinci, agar kami dapat mengetahui secara pasti sejauh mana capaian pembangunan yang sudah dilakukan serta kendala apa saja yang dihadapi di lokasi proyek,” kata Jumarianto.
Menutup jalannya rapat, Ketua Komisi D, Imam Sholikin, menyampaikan harapannya agar seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil dari forum ini dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bojonegoro. Ia juga menekankan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan harus dipandang sebagai bentuk pengabdian yang tulus dan membawa keberkahan bagi daerah.
“Semoga apa yang kita bahas dan putuskan hari ini bernilai kebaikan, serta hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Bojonegoro,” pungkas Imam Sholikin untuk mengakhiri rapat kerja tersebut. (Red)
