BOJONEGORO – Pemerintah Desa Prayungan, Kecamatan Sumberejo, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 sekaligus pembentukan tim penyusun, Rabu 24/6/2026.
Musdes berlangsung khidmat di Balai Desa Prayungan dan dihadiri Camat Sumberejo Bayudono Margajelita, S, STP., MM, Kepala Desa Prayungan Lely Yusliani, BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua RW/RT, Linmas, PKK, LPMD, guru, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Kepala Desa Prayungan Lely Yusliani menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat agar pembangunan sesuai kebutuhan riil warga.
“Sebelum melaksanakan pembangunan, semuanya harus direncanakan secara matang. Dalam proses perencanaan itu, masyarakat benar-benar diminta memberikan masukan. Kami akan menampung semua usulan dari panjenengan semua,” ujar Lely.
Namun, ia menyebut usulan akan diseleksi karena keterbatasan anggaran.
“Usulan tersebut nantinya akan diseleksi, kira-kira mana yang paling urgen. Jadi, bukan berarti usulan panjenengan tidak diterima,” katanya.
Kasi PMD Kecamatan Sumberejo Dwiyana Sholihah membuka fakta penurunan Dana Desa yang signifikan.
“Ada penyesuaian anggaran desa yang diterima, termasuk untuk Desa Prayungan. Jika sebelumnya Dana Desa berkisar Rp600 juta hingga Rp700 juta, kini menjadi sekitar Rp295 juta. Dari jumlah tersebut, sudah ada regulasi ketat mengenai persentase alokasinya. Kita harus melaksanakannya sesuai ketentuan, meski porsi untuk pembangunan fisik penunjang menjadi lebih terbatas,” jelasnya.
Pendamping Desa Kecamatan Sumberejo Eko Wahyu memaparkan prioritas DD 2027. Salah satunya soal BLT DD.
“Untuk tahun 2027, pengentasan kemiskinan ekstrem melalui BLT DD masih prioritas. Namun jumlah penerimanya menyesuaikan kemampuan anggaran desa. Tidak ada lagi patokan persentase ketat seperti saat Covid-19. Di beberapa desa, bahkan ada yang mengalokasikan untuk lima KPM, atau bahkan satu KPM saja,” jelas Wahyu.
Untuk ketahanan pangan 20%, fokus 2027 digeser. “Kementerian Desa mengarahkan agar anggaran ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Misalnya penguatan lembaga desa, sektor pendidikan, atau program yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi warga,” tambahnya.
Wahyu juga menyebut penanganan stunting dan operasional Posyandu tetap wajib didanai. Infrastruktur desa diarahkan lewat skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan pengembangan Koperasi Desa.
Musdes juga menyelaraskan usulan warga dengan program prioritas. Di pusat ada Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat. Di daerah, Pemkab Bojonegoro fokus kesehatan dan pertanian.
“Kabupaten Bojonegoro berkomitmen penuh mendorong swasembada pangan. Keberhasilan ini bahkan berbuah penghargaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ke depan pembangunan di bidang pertanian akan terus digenjot,” pungkas Dwi.
Musdes ditutup Ketua BPD Arif Chomaidi yang membuka ruang diskusi RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan lingkungan. (Red)
