foto, ilustrasi diskusi di warung.
BOJONEGORO – Validitas data penerima bantuan sosial atau bansos di Kabupaten Bojonegoro kembali disorot. Sundarto, Pengamat Desa, menilai keraguan muncul karena proses pendataan kerap berjalan tanpa melibatkan lembaga kemasyarakatan di tingkat paling bawah, yaitu RT dan RW.
Padahal, kedua lembaga itu yang paling memahami kondisi nyata di lapangan. Hal itu disampaikannya saat diskusi bersama warga di sebuah warung kopi, Selasa (16/06/2026).
Sundarto menjelaskan, RT dan RW adalah pihak yang paling mengetahui siapa warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Dalam satu wilayah RT rata-rata ada 30 hingga 60 kepala keluarga. Mereka memahami betul kondisi kesejahteraan dan kemiskinan tetangga di sekitarnya,” kata Sundarto.
Menurutnya, ketidakterlibatan RT/RW menjadi penyebab utama data bansos meleset dari fakta di lapangan. Akibatnya, penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran.
Menyikapi persoalan tersebut, Sundarto mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Sosial atau Dinsos untuk mengambil langkah konkret. Yakni, melibatkan para Ketua RT dan RW secara aktif sejak awal proses pendataan.
Selain itu, Sundarto merekomendasikan Dinsos membekali RT dan RW melalui pelatihan khusus. Materi yang dibutuhkan meliputi cara menggunakan aplikasi pengecekan bantuan sosial dan metode menilai tingkat kemiskinan warga secara tepat.
“Keterlibatan mereka sangat diperlukan agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan tidak meleset dari kenyataan,” tegasnya.
Sundarto juga optimistis, jika rekomendasi ini didukung penuh oleh pemerintah kabupaten dan dinas terkait, pemerataan bansos dan penurunan angka kemiskinan bisa terwujud.
“Berdasarkan pengalaman di tingkat desa, jika kerja sama ini berjalan, maka dalam waktu sekitar satu tahun target itu bisa dicapai dengan baik,” pungkasnya. (Red)
