BOJONEGORO – Dampak kekeringan pada musim kemarau yang hampir selalu terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bojonegoro kini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Pemkab Bojonegoro.
Wakil Bupati Wabup Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama Anggota DPRD Lasuri melakukan peninjauan langsung ke sejumlah desa di Kecamatan Baureno yang dilaporkan rawan krisis air bersih, Rabu 29 Juli 2026.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kecamatan Baureno, Bappeda, serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bojonegoro untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
Wabup mengatakan, berdasarkan laporan sementara dari pemerintah desa terdapat sekitar 92 desa yang berpotensi terdampak kekeringan. Namun data tersebut masih akan diverifikasi agar penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Hari ini kekeringan yang dilaporkan dari beberapa desa, sementara ada 92 desa yang dilaporkan. Atas arahan Bapak Bupati, kami turun langsung untuk mengecek apakah laporan tersebut benar, karena nantinya akan ada penambahan sambungan rumah yang diajukan,” ujar Wabup.
Dia menjelaskan, hingga saat ini tim telah mengunjungi tiga desa di Kecamatan Baureno. Kegiatan serupa akan terus dilakukan ke desa-desa lain yang dilaporkan mengalami persoalan serupa.
“Sudah tiga desa yang kami kunjungi. Masih banyak desa lainnya yang perlu dieksekusi agar Bojonegoro dapat mengurangi jumlah desa yang mengalami kekeringan,” terangnya.
Menurut Nurul Azizah, selama ini penanganan kekeringan lebih banyak dilakukan melalui distribusi atau dropping air bersih. Meski langkah tersebut tetap diperlukan dalam kondisi darurat, Pemkab Bojonegoro ingin menghadirkan solusi nyata yang lebih berkelanjutan.
“Kami tidak ingin masyarakat terus bergantung pada dropping air setiap musim kemarau. Solusi jangka panjang harus segera diwujudkan, di antaranya melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM, pemanfaatan sumber air yang ada, pembuatan sumur, hingga pembangunan tandon air di lokasi yang memungkinkan,” tutur Nurul Azizah.
Kunjungan lapangan ini juga bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah desa agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sinergi antarorganisasi perangkat daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang cepat sekaligus berkelanjutan bagi masyarakat yang selama ini terdampak kekeringan.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Bojonegoro menargetkan penanganan persoalan air bersih tidak lagi hanya bersifat sementara, melainkan mampu memberikan ketahanan air bersih bagi masyarakat di wilayah rawan kekeringan. (Red)
