BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi NasDem Dapil II, Ahmad Suyono atau Kak Yon, menegaskan akan terus memperjuangkan pemberdayaan petani. Ia mendorong Pemkab mewujudkan program Sekolah Lapang dan memperhatikan kesejahteraan pengurus kelompok tani “Poktan”.
Hal itu disampaikan Kak Yon dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Selasa,25/8/2026.
Dalam reses di hadapan kelompok tani dan masyarakat, Kak Yon meluruskan peran DPRD dalam pengusulan program.
“Anggota DPRD itu menjaring dan menampung usulan, tetapi yang memverifikasi serta menentukan lolos dan tidaknya itu adalah eksekutif, dinas-dinas di kabupaten. Kalau soal pertanian, yang menentukan adalah Dinas Pertanian,” ujarnya.
Ia menegaskan keputusan akhir ada di tangan Bupati, Wakil Bupati, dan dinas terkait. Namun komitmen memperjuangkan kepentingan petani akan terus dilakukan.
Kak Yon yang dikenal konsen di sektor pertanian menyoroti kebutuhan petani tidak hanya pupuk bersubsidi. Menurutnya, subsidi obat-obatan pertanian juga penting karena harganya lebih mahal dari pupuk.
Ia juga menyoroti belum adanya insentif bagi pengurus Poktan yang selama ini bekerja keras namun belum mendapat pengakuan layak.
Dalam kesempatan itu ia mendesak Pemkab mewujudkan program Sekolah Lapang. “Kita butuh Sekolah Lapang yang digelar pemerintah. Bukan hanya soal pupuk dan benih, tetapi bagaimana cara bertani yang benar, pupuk berimbang, teknologi yang tepat. Itu tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Ia menilai selama ini pendampingan dan penyuluhan lebih banyak digerakkan pihak swasta, sementara peran pemerintah belum optimal.
Kak Yon juga mengapresiasi kenaikan Harga Pembelian Pemerintah “HPP ” gabah yang kini Rp6.500 per kilogram. Sebelumnya HPP hanya Rp3.000–Rp3.300. Ia berharap kebijakan tersebut terus berlanjut.
Selain itu, Kak Yon menyoroti kondisi keuangan daerah yang menurun. APBD Bojonegoro dari Rp8,9 triliun turun menjadi Rp6,4 triliun pada 2026, dan diproyeksikan Rp5,3 triliun pada 2027. Penyebabnya penurunan dana bagi hasil migas dan transfer dari pusat.
“Kita harus jujur, Bojonegoro saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dana turun, sehingga semua usulan, baik jalan usaha tani, TPT, madrasah, hingga infrastruktur harus diseleksi dengan ketat,” jelasnya.
Ia meminta masyarakat tidak langsung berasumsi usulan pasti terakomodir karena verifikasi dan prioritas ada di tangan eksekutif.
Meski terbatas anggaran, Kak Yon berjanji memperjuangkan setiap usulan masyarakat, khususnya petani dan infrastruktur desa. Ia mengajak Poktan aktif berkoordinasi dan tidak saling menyalahkan.
“Teruslah berdiskusi, teruslah beraspirasi. Saya di sini untuk memperjuangkan kalian. Sekecil apapun peluang, akan saya perjuangkan sampai ke meja pemerintah,” pungkasnya. (Red)
