BOJONEGORO – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/2026). Dalam forum resmi tersebut, juru bicara DPRD Bojonegoro, Mitroatin, menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
Dewan memberikan 8 catatan strategis untuk meningkatkan kinerja Pemkab Bojonegoro, yaitu:
1. Perencanaan Infrastruktur yang Matang. Dewan menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur yang lebih matang sejak awal tahun untuk menghindari keterlambatan proyek dan memastikan kualitas pembangunan.
2. Pengawasan Kontraktor dan Konsultan. Pengawasan terhadap kontraktor dan konsultan harus diperketat untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan proyek berjalan sesuai standar.
3. Penanganan Jalan Nasional yang Rusak. Dewan menyoroti kondisi jalan nasional yang rusak dan kerap memicu kecelakaan, serta mendorong adanya komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk percepatan penanganan.
4. Sinkronisasi Perencanaan Proyek. Sinkronisasi perencanaan proyek permukiman dan sumber daya air harus dilakukan untuk menghindari keterlambatan dan memastikan pembangunan berjalan efektif.
5. Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja. Dewan mendorong penambahan anggaran pelatihan tenaga kerja, peningkatan sertifikasi kompetensi, serta pembenahan database tenaga kerja agar kebijakan lebih tepat sasaran.
6. Pengembangan Pasar Digital. Dewan meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pameran, tetapi juga mulai menggarap pasar digital (marketplace) untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM.
7. Validasi Data Penerima Bantuan. Dewan menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan agar tepat sasaran dan menghindari ketidaksesuaian data yang berpotensi menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
8. Peningkatan Fasilitas dan Kapasitas Rumah Sakit. Dewan mendorong peningkatan fasilitas dan kapasitas rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan bahwa rekomendasi DPRD merupakan masukan berharga bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan, secara umum pelaksanaan pembangunan tahun 2025 berjalan baik berkat sinergi antara eksekutif, legislatif dan masyarakat.
“Rekomendasi ini akan menjadi perhatian serius dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program, demi mewujudkan Bojonegoro yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya. (Red)
