BOJONEGORO – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan pandangan umum terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bojonegoro, Rabu (11/3/2026).
Juru bicara Fraksi Demokrat, Mochlasin Afan, SH., MH, menyatakan bahwa penyusunan Raperda merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Fraksi Demokrat menilai pencabutan Perda Desa perlu dilakukan sebagai penyesuaian dengan regulasi terbaru. Namun, pemerintah diminta memastikan tidak ada kekosongan hukum setelah pencabutan tersebut.
Demokrat juga menekankan pengelolaan aset daerah harus profesional dan transparan untuk meningkatkan PAD Bojonegoro. Sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kreatif dan identitas budaya daerah.
Dalam Raperda perlindungan perempuan dan anak, Demokrat menegaskan negara harus melindungi kelompok rentan dari kekerasan. Pemerintah diminta menyediakan program rehabilitasi komprehensif bagi korban kekerasan.
Demokrat juga menyoroti pentingnya Raperda Kabupaten Layak Anak untuk menjamin pemenuhan hak anak. Fraksi Demokrat menerima kelima Raperda untuk dibahas lebih lanjut. “Harapannya regulasi yang dihasilkan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Afan. ( Red)
