Infografis perbandingan data kemiskinan Indonesia versi BPS 8,57% dan Bank Dunia 64,2%.
JAKARTA – Publik dibuat bingung dengan selisih besar data kemiskinan Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka kemiskinan Maret 2025 sebesar 8,57%. Sementara Bank Dunia dalam proyeksi terbarunya menyebut 64,2% penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan pada 2026.
Bagaimana bisa berbeda sejauh itu? Jawabannya ada pada “penggaris” yang digunakan berbeda.
BPS Pakai Garis Kemiskinan Nasional
BPS menghitung kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar. Yakni 2100 kalori makanan per hari ditambah kebutuhan non-makanan seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Pada Maret 2025, garis kemiskinan nasional berada di kisaran Rp595.000 per kapita per bulan. Dengan patokan ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta orang atau 8,57% dari total penduduk.
Angka ini yang digunakan pemerintah untuk penyaluran bansos, PKH, dan data DTKS.
Bank Dunia Pakai Standar Global $6.85/Hari
Berbeda dengan BPS, Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas.
Sejak 2022, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar $6.85 per kapita per hari atau sekitar Rp3,3 juta per kapita per bulan.
Dengan standar ini, Bank Dunia memproyeksikan 64,2% penduduk Indonesia akan berada di bawah garis tersebut pada 2026. Kelompok ini mencakup penduduk miskin ditambah kelompok rentan dan kelas menengah bawah yang rawan jatuh miskin jika terkena guncangan ekonomi seperti PHK atau kenaikan harga pangan.
Beda Tujuan, Beda Angka
Ekonom menilai perbedaan ini wajar karena tujuannya berbeda.
Data BPS digunakan untuk kebijakan dalam negeri. Sedangkan data Bank Dunia digunakan untuk perbandingan antar negara dan melihat kerentanan daya beli masyarakat secara global.
Sederhananya, 8,57% versi BPS adalah “miskin absolut” yang butuh bantuan langsung. Sementara 64,2% versi Bank Dunia adalah “miskin + rentan” yang penghasilannya masih di bawah standar hidup layak negara kelas menengah.(Red)
