Bojonegoro – Proyek pembangunan pagar di Sekolah Dasar Negeri 1 Karangdinoyo kecamatan sumberrejo kabupaten Bojonegoro, jadi sorotan tajam. Dugaan penyimpangan spesifikasi, terutama terkait diameter besi yang tak sesuai dengan gambar rencana dan tidak di pasangnya papan informasi keterbukaan informasi publik (KIP) memicu kecurigaan serius terhadap kualitas dan integritas proyek tersebut.
Alih-alih memberikan rasa aman dan nyaman, pagar yang baru saja di mulai ini justru menimbulkan pertanyaan besar. “Kami menduga ada praktik korupsi yang terstruktur dalam proyek ini. Bagaimana mungkin diameter besi bisa berbeda jauh dari yang seharusnya? Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi indikasi kesengajaan untuk meraup keuntungan lebih besar,” ujar Ahmad seorang tokoh masyarakat yang aktif mengawasi proyek-proyek pemerintah. minggu, 9/11/2025
Perbedaan diameter besi ini bukan hanya soal estetika, tapi menyangkut keselamatan siswa dan warga sekolah. “Pagar ini seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama dari ancaman luar. Jika kualitas besinya saja sudah diragukan, bagaimana kami bisa percaya pagar ini mampu melindungi anak-anak kami?” Tanya warga lain yang tak mau di publikasikan namanya.
Dari informasi tersebut tim investigasi media langsung mendatangi lokasi dan mengecek beberapa aduan warga tersebut.
Dari penelusuran awak media di temukan ada perbedaan diameter material besi yang tertera di panduan gambar dan yang di gunakan.
Di lokasi perkerjaan terlihat jelas panduan gambar menunjukan bahwa besi yang di gunakan diameter 9,7 mm tapi kenyataannya di lapangan didapatkan diameter 9,2 mm saat di cek menggunakan alat sketmat oleh awak media.
Lebih ironisnya di lokasi juga tidak di temukan papan informasi keterbukaan informasi publik, ini jelas melanggar UU KIP.
Di sisi lain aktivis muda Bojonegoro Bambang menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait sangat lemah. “Seharusnya Dinas Pendidikan memiliki tim yang kompeten untuk mengawasi setiap proyek pembangunan di sekolah-sekolah. Jika pengawasannya ketat, penyimpangan seperti ini tidak akan terjadi,” tegasnya,
Kasus ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat menuntut agar kasus ini diusut tuntas dan semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis.
Sampai berita ini di publikasikan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro belum ada tanggapan saat di mintai konfirmasi. ( Red ).
