BOJONEGORO, – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di beberapa proyek pembangunan di bawah naungan dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menjadi sorotan tajam. Dugaan kuat adanya kelalaian dari pihak dinas terkait dan pengawas Konsultan berserta kontraktor dalam menerapkan standar K3 yang memadai, telah menimbulkan kekhawatiran serius akan keselamatan para pekerja. Sabtu, 1/11/2025.
Seperti yang terlihat di proyek pembangunan gedung dinas lingkungan hidup ( DLH) yang saat ini berjalan, dari Sejumlah laporan dari lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja yang bekerja tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, seperti helm, sepatu keselamatan, dan alat pelindung diri (APD) lainnya. Selain itu, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, seperti kurangnya rambu-rambu peringatan dan area kerja yang berantakan, semakin memperburuk risiko kecelakaan kerja.
Dari pantauan dilokasi terlihat para perkerja bergelantungan di ketinggian tidak mengunakan sabuk pengaman “harness keselamatan, Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Keselamatan pekerja seolah dipertaruhkan demi mengejar target proyek,” ungkap salah satu warga Bojonegoro yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan K3 dari pihak kontraktor dan dan dinas terkait dan juga pengawas konsultan terkesan minim, dan pengawasan k3 tidak ada” tambah warga saat melihat.
Menanggapi hal ini, aktivis muda Bojonegoro dan sejumlah masyarakat Kabupaten Bojonegoro, menyatakan bupati Bojonegoro untuk segera memanggil pihak pihak yang bertanggung jawab, kontraktor pengawas konsultan dan tentunya dinas terkait untuk dievaluasi kinerjanya dan melakukan investigasi mendalam.
“Kami mohon bapak Bupati Setyo Wahono untuk turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi K3 di proyek tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, di mohon memberikan sanksi tegas kepada kontraktor maupun pengawas termasuk dinas yang bertanggung jawab proyek tersebut.,” ujar Bambang.
Sementara itu, pihak kontraktor maupun pengawas konsultan dan dinas terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kelalaian K3 ini. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh awak media.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi semua pihak. K3 bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan hak setiap pekerja yang harus dijamin. Pemkab Bojonegoro diharapkan dapat mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan para pekerja. (Red)
