BOJONEGORO, – Proyek Gedung Olahraga (GOR) Kedungadem kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, bukan hanya soal ambrolnya TPT dan pagar, tetapi juga terkait dugaan ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan yang tertera di papan informasi proyek dengan realisasi di lapangan. Ironisnya, Kepala Bidang (Kabid) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bojonegoro memilih untuk bungkam, hal ini menambah keruh suasana dan memicu tanda tanya besar.
Sejak awal, proyek GOR Kedungadem memang sudah menuai kontroversi. Ambrolnya TPT dan pagar pada tahun lalu, mengindikasikan adanya masalah serius dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah ini. Namun, masalah tampaknya tidak berhenti di situ.
Investigasi media di lapangan menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara jenis nama paket pekerjaan yang tertera di papan informasi proyek dengan yang dikerjakan di lokasi proyek.
“Dilokasi ditemukan beberapa kejanggalan. Misalnya, jenis material yang digunakan berbeda dengan yang tertera di gambar dan nama paket yang tidak sesuai di papan informasi, dengan adanya temuan tersebut diduga dispora telah memberikan informasi bohong kepada masyarakat.
Seperti yang lihat di papan informasi proyek, proyek tersebut tertulis jelas nama jenis perkerjaan,” Belanja Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Sederhana Dua (2) Lantai ( Pemeliharaan GOR Kedungadem ) dengan nilai, Rp 1.113.432.040.00 miliyar dengan kontraktor pelaksana, Cv, Mekar Sejati dengan kontrak Konsultan Pengawas CV, Jasa Karya Engineering.
Padahal di lokasi tidak ada bangunan kantor sederhana lantai 2, di lokasi hanya terlihat proyek pembangunan (TPT) Tembok penahan Tanah dan perkerjaan Bronjong dan jembatan, ini jelas sudah melangar UU informasi publik atu pembohong publik.
Dari temuan dan kejanggalan tersebut awak media mencoba mengkonfirmasi temuan ini kepada Kabid Dispora Bojonegoro, yang bersangkutan memilih untuk membisu. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan singkat juga tidak membuahkan hasil. Sikap bungkam ini tentu menimbulkan kecurigaan dan spekulasi di kalangan masyarakat.
“Kenapa Kabid Dispora memilih untuk bungkam? Apa yang sedang disembunyikan? Ini adalah hak publik untuk tahu. Jangan sampai proyek ini menjadi ajang korupsi berjamaah,” tegas Bambang aktivis di Bojonegoro.
Bambang aktivis muda Bojonegoro, menilai bahwa sikap bungkam Kabid PPTK ini sangat tidak profesional dan menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Pejabat publik seharusnya memberikan penjelasan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat. Sikap bungkam justru mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak beres,” ujarnya.
Bambang menambahkan, media Selaku kontrol sosial di harapkan untuk terus mengawal kasus ini dan mendesak pihak-pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan yang transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat Bojonegoro berhak tahu kebenaran di balik proyek GOR Kedungadem ini. Apalagi pembangunan GOR Kedungadem tersebut di biayai oleh APBD uang pajak masyarakat bojonegoro.
Selaku Masyarakat Bojonegoro mereka berharap agar Dispora Bojonegoro segera memberikan penjelasan yang transparan terkait proyek TPT GOR Kedungadem. Mereka juga meminta agar aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek ini. (red)
