BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini ditegaskan dalam Forum Sinergi dan Evaluasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah, S.Pd., M.Pd., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Edi Susanto, S.Sos., M.Si., di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, Kamis (6/11/2025).
Forum ini menjadi ajang penting untuk meninjau realisasi anggaran Dinsos tahun 2025, serta memastikan akurasi data kemiskinan agar program bantuan sosial tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, melaporkan bahwa hingga 31 Oktober 2025, penyerapan anggaran telah mencapai Rp111,5 miliar dari total pagu Rp169,7 miliar atau sekitar 65,69 persen. Ia optimistis hingga akhir tahun realisasi bisa menembus 72 persen.
“Fokus kami tetap pada program perlindungan sosial seperti BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), BPNT Daerah (BPNTD), dan Bansos Kemiskinan Ekstrem yang akan disalurkan di akhir tahun,” ujar Agus.
Namun, baik Wabup maupun Sekda menyoroti satu persoalan klasik yang terus menghambat efektivitas program sosial, yaitu ketidaksinkronan data kemiskinan antara Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
Sekda Edi Susanto menegaskan pentingnya verifikasi lapangan agar data penerima manfaat benar-benar akurat.
“Intervensi program harus mengacu pada satu data. Jika ada perbedaan antara DAMISDA dan DTSEN, maka wajib diverifikasi ulang. Ini untuk memastikan bantuan benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wabup Nurul Azizah menekankan pentingnya kolaborasi dan data yang valid dalam setiap kebijakan sosial.
Dia juga menyampaikan bahwa program pemasangan stiker Keluarga Pra Sejahtera akan segera dijalankan sebagai bentuk identifikasi rumah tangga penerima manfaat.
“Semua program pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang benar. Tanpa data akurat, kita sulit mencapai target penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup Nurul juga menyoroti kondisi fiskal daerah tahun depan. Ia menyebut bahwa Pendapatan Daerah 2026 diproyeksikan turun dari Rp7,8 triliun menjadi Rp5,8 triliun akibat penurunan Dana Transfer Pusat (TKD).
“Kita harus melakukan penyesuaian anggaran dengan bijak. Yang terpenting, program prioritas seperti pengentasan kemiskinan tidak boleh dikurangi atau terganggu,” tegasnya.
Dengan forum ini, Pemkab Bojonegoro berharap sinkronisasi data segera rampung sehingga program sosial benar-benar tepat sasaran dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Perencanaan anggaran 2026 harus lebih strategis dan pelaksanaan program harus cepat di awal tahun, agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tutup Wabup Nurul. (Pro/red)
